DPR Anggap Penerbitan Perpu untuk UU MD3 Tidak Tepat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas mengatakan gagasan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) oleh Presiden Joko Widodo tidak mungkin dilakukan. Menurut dia, penerbitan perpu tidak bisa dilakukan karena belum ada pengesahan dari presiden.

"Jadi kita tidak mungkin berharap ada perpu sebelum batas 30 hari," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 7 Maret 2018. Presiden memiliki waktu hingga 14 Februari untuk menentukan sikap apakah akan menerima UU MD3 yang disahkan Dewan, Februari lalu.

Baca: Jokowi Masih Tunggu Kajian Sebelum Tanda Tangani UU MD3

Supratman menilai penerbitan perpu oleh presiden sangat dilematis. Sebab, kata dia, pengesahan UU MD3 juga sudah disahkan dengan persetujuan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. "Kalau itu yang terjadi, maka presiden, dalam arti ini leadership-nya itu kita ragukan," ujar dia.

Supratman menilai keputusan untuk mengeluarkan perpu adalah hak prerogatif presiden. Namun, Supratman menyarankan agar Presiden segera menandatangani dulu UU MD3. "Agar kalau ada yang keberatan, silakan lakukan judicial review ke MK," ujar politikus Gerindra itu.

Menurut Supratman, yang paling penting untuk menguji undang-undang itu harus melalui saluran konstitusional. Sebab, kata dia, perpu hanya bisa dikeluarkan dalam keadaan genting dan memaksa. "Jadi keadaan memaksa alasannya apa, kan enggak ada yang memaksa," ujar dia.

Baca: Fraksi Nasdem Minta Keputusan Paripurna DPR soal UU MD3 Dicabut

Gagasan penerbitan Perpu UU MD3 muncul setelah Jokowi meminta agar UU MD3 ini dikaji apakah perlu ditandatangani atau tidak. "Sampai saat ini saya belum mendapatkan (hasilnya) apakah tanda tangan atau tidak, ataukah dengan perpu. Sampai saat ini saya belum dapatkan," kata Jokowi, Selasa, 6 Maret 2018.

DPR mengesahkan revisi UU MD3 pada 12 Februari 2018. Namun Presiden Jokowi belum membubuhkan tanda tangannya lantaran beberapa pasal di dalamnya menjadi kontroversial di publik. Padahal UU ini dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.