Bawaslu Bakal Panggil Perindo Terkait Pelanggaran Waktu Kampanye

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu RI Abhan bersama dengan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja serta Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainudin Amali usai bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Dewi

    Ketua Bawaslu RI Abhan bersama dengan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja serta Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainudin Amali usai bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Dewi

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memanggil Partai Persatuan Indonesia (Perindo) atas dugaan pelanggaran waktu kampanye. Partai besutan pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu diduga telah berkampanye di luar waktu yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum.

    "Ada dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal melalui media elektronik televisi," kata Ketua Bawaslu Abhan di Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 7 Maret 2018.

    Baca juga: Bawaslu Akan Panggil Partai Perindo Terkait Iklan Kampanye di Media Penyiaran

    Abhan belum menyebutkan kapan Perindo akan dipanggil. Dia menuturkan pemanggilan itu masih dalam proses. "Akan segera kami panggil," ucapnya.

    Komisi Penyiaran Indonesia sebelumnya menyebutkan empat stasiun televisi masih menayangkan iklan kampanye partai politik peserta Pemilu 2019. Empat stasiun televisi itu tergabung dalam MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo, yaitu GTV, MNC TV, RCTI, dan iNews TV.

    Keempat stasiun televisi menyiarkan iklan Perindo. Padahal, berdasarkan aturan KPU, kampanye peserta Pemilu 2019 baru bisa dilakukan mulai 23 September 2018.

    Baca juga: Temui Jokowi di Istana, Hary Tanoe Bantah Bahas Pilpres 2019

    KPI akan menjatuhkan sanksi kepada keempat stasiun televisi atas pelanggaran itu. KPI berharap penyelenggara pemilu segera mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan parpol tersebut.

    Abhan berujar, ke depan, Bawaslu akan terus bekerja sama dengan KPI dalam mengawasi kampanye, khususnya di media elektronik. "Kami bekerja sama dengan KPI," kata Abhan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.