Tiga Syarat Capres dan Cawapres 2019 Versi ICW

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Peneliti LIPI Syamsudin Haris, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Pilpres 2019 di kantor ICW, Jakarta Selatan, 6 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Peneliti LIPI Syamsudin Haris, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Pilpres 2019 di kantor ICW, Jakarta Selatan, 6 Maret 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menjelaskan tiga kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden atau calon wakil presiden yang ideal dengan kondisi masyarakat saat ini. Menurut lembaga swadaya masyarakat itu, poin besar yang harus dibenahi oleh capres atau cawapres 2019 berkaitan dengan masalah penegakan hukum dan pembangunan institusi demokrasi di Indonesia.

    ICW menilai Presiden Joko Widodo selama menjabat terlalu berfokus pada sektor pembangunan ekonomi dan bisnis. Sehingga mengabaikan sektor penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

    Baca: Capres Alternatif Perlu untuk Cegah Perpecahan akibat Pilpres

    “Syarat yang pertama, itu harus bersih dan negarawan. Capres dan cawapres harus bersih dari kontroversi hukum di masa lalu agar tidak mudah goyah diserang isu-isu hukum,” ujar Donal saat ditemui di kantor ICW, Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Maret 2018.

    Syarat kedua yang harus dipenuhi, kata Donal, yakni calon harus memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten. ICW menilai, konsolidasi Presiden Jokowi di tahun ketiga dalam penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia tidak terwujud dengan baik. Bahkan, institusi demokrasi seperi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau partai politik tidak pernah diajak diajak berkomunikasi oleh Jokowi.

    Baca: KPU: Undang-undang Membuka Ruang Pilpres dengan Calon Tunggal

    Kegagalan konsolidasi itu terlihat dari maraknya postingan di media sosial yang menyalahkan Jokowi atas lemahnya hukum di Indonesia. Seperti misalnya isu kriminalisasi ulama, penyerangan ulama, penyerangan kasus Novel Baswedan, dan penetapan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang tidak bisa dijawab Jokowi. “Perlu ada sosok yang mengisi kekosongan itu. Makanya ini masuk ke dalam salah satu kriteria,” ujar Donal.

    Kriteria yang terakhir adalah capres dan cawapres harus berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis di Indonesia. Hal ini, kata Donal, merupakan imbas dari terabainya penegakan hukum yang kurang maksimal di Indonesia sehingga mengakibatkan mafia hukum dan bisnis tumbuh.

    Pengabaian itu, menurut Donal, menciptakan ruang bebas bergerak bagi para mafia. “Sosok pemimpin yang berani membongkar kejahatan seperti itu dibutuhkan menjadi pemimpin yang akan datang,” kata dia.

    Pemilihan presiden 2019 akan digelar pada 19 April 2019. Sejauh ini, baru Jokowi yang dideklarasikan untuk maju sebagai capres oleh sejumlah partai politik. Nama-nama lain yang menguat antara lain Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.