Perempuan Pengguna Napza Masih Mendapatkan Kekerasan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah wanita melakukan long march saat aksi Women's March di Hari Perempuan Internasional di Bandung, 4 Maret 2018. Mereka juga menolak human trafficking, serta memprotes perluasan pasal zina dalam RUKHUP. TEMPO/Prima Mulia

    Sejumlah wanita melakukan long march saat aksi Women's March di Hari Perempuan Internasional di Bandung, 4 Maret 2018. Mereka juga menolak human trafficking, serta memprotes perluasan pasal zina dalam RUKHUP. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, JakartaPerempuan korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) menanggung stigma yang berat. "Perempuan pengguna napza memiliki double atau triple stigma, satu sebagai perempuan, kedua sebagai pengguna, ketiga sebagai kriminal," kata Fiona Putri Hasyim dari Perempuan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PPNKI) dalam konferensi pers di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta Pusat, pada Selasa, 6 Maret 2018.

    Hal ini disuarakan Fiona menjelang Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2016. Dari penelitian Perempuan Bersuara pada 2014 dan 2015, kekerasan terhadap perempuan di atas 18 tahun pengguna Napza suntik di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta masih tinggi.

    Baca juga: Kisah Gadis Pengguna Narkoba di Bandung

    Sebanyak 60 persen perempuan itu mendapat kontak fisik oleh petugas penegak hukum dan mendapat kekerasan secara verbal seperti dihina, dicaci dan dimaki. Sebanyak 27 persen dilecehkan secara fisik seperti ditampar, ditendang atau dipukuli. Dan lima persen lainnya dilecehkan secara seksual dalam proses penangkapan.

    Perempuan korban napza juga mendapatkan kekerasan dari pasangan intim. Sekitar 90 persen perempuan yang menyuntikan napza mengalami kekerasan baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. "Kami ingin menyuarakan tujuh tuntutan kepada pemerintah," kata Fiona.

    Tuntutannya antara lain ialah melibatkan perempuan korban napza dalam menyusun kebijakan hukum dan rehabilitasi. "Karena perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dari laki-laki," kata Fiona.

    Tuntutan lain ialah hak kesehatan bagi perempuan korban napza sampai di lapas, hapuskan stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan korban napza, baik dari masyarakat, maupun negara.

    Selain itu, mereka juga menuntut praktek dekriminalisasi korban Napza dalam sistem peradilan pidana. "Pengguna napza itu pengguna bukan kriminal tapi korban," kata Fiona.

    Tuntutan ini akan disuarakan pada Kamis, 8 Maret 2018, dalam Parade Juang Perempuan Indonesia yang akan diselenggarakan di Jakarta bersama berbagai organisasi dan kelompok masyarakat.

    FADIYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.