Bawaslu Menyatakan PBB Penuhi Syarat sebagai Pemilu 2019

Reporter

Partai Bulan Bintang/ PBB. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan seluruh gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait sengketa Pemilu 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). PPB dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

"Bawaslu mengabulkan permohonan dari PBB," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, saat dihubungi, Ahad, 4 Maret 2018.

Baca: Said Aqil Siradj Berharap PBB Bisa Ikut Pemilu 2019

Berdasarkan hasil sidang putusan ajudikasi sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar di kantor Bawaslu malam ini, menurut Fritz, pihaknya memerintahkan KPU menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019. "Keputusan itu harus dilaksanakan KPU maksimal tiga hari setelah putusan dibacakan,' kata Fritz.

Sebelumnya, pada 11 Februari 2018, KPU menetapkan PBB tidak lolos dalam verifikasi faktual KPU. KPU menilai PBB tak memenuhi syarat proses verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan. Keputusan KPU tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

PBB lalu menggugat keputusan KPU itu ke Bawaslu. Bawaslu kemudian melakukan mediasi antara PBB dan KPU pada Jumat, 23 Februari dan Sabtu 24 FebruarI 2018. Namun, mediasi itu tak menemukan titik temu.

Baca: Didemo Pendukung PBB, KPU Menunggu Hasil Gugatan di Bawaslu

Sengketa kemudian berlanjut ke tahap ajudikasi. Pada tahap ini, kedua belah pihak punya hak untuk mengajukan saksi dan bukti. KPU dan PBB telah menempuh enam kali sidang ajudikasi termasuk sidang putusan hari ini yang memenangkan gugatan PBB.






KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

4 menit lalu

KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

KBRI di Kuala Lumpur mulai menggunakan aplikasi KBRIKL APP untuk mendata jumlah dan keberadaan warga negara Indonesia di Malaysia.


Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

2 hari lalu

Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana raja yang akan memerintah dipilih setiap lima tahun sekali.


Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

5 hari lalu

Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

Fitch Solutions memperingatkan instabilitas politik dapat berpengaruh pada sektor investasi di Malaysia, di mana investor bakal bersikap menunggu.


Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

5 hari lalu

Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim bersaing menggalang banyak dukungan untuk membentuk pemerintahan setelah ketidakpastian hasil pemilu Malaysia.


Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

6 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.


Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

6 hari lalu

Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

Perludem mengatakan, di tengah fenomena sistem pemerintahan presidensial ini, presiden tersandera oleh kekuatan parlemen yang menyebar.


Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

6 hari lalu

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.


Kalah di Pemilu Malaysia, Presiden UMNO Didesak Mundur

7 hari lalu

Kalah di Pemilu Malaysia, Presiden UMNO Didesak Mundur

Barisan Nasional mendapatkan hasil mengecewakan di Pemilu Malaysia , petinggi UMNO diminta mundur.


Reaksi Beragam Warga Menjelang Pemilu Malaysia

10 hari lalu

Reaksi Beragam Warga Menjelang Pemilu Malaysia

Gejolak politik di Malaysia telah menguras tenaga para pemilih. Pemilu Malaysia akan diselenggarakan pada 19 November 2022.


Politikus Gerindra Sebut RKUHP Tak Disahkan DPR Periode Ini untuk Hindari Bully Media dan LSM

10 hari lalu

Politikus Gerindra Sebut RKUHP Tak Disahkan DPR Periode Ini untuk Hindari Bully Media dan LSM

Menurut Habiburokhman semua fraksi menghindari bully-an media dan media soal RKUHP karena tak mau ambil risiko citra buruk mendekati pemilu.