KPK Awasi Ketat Dinasti Politik di Daerah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan kepada media tentang penetapan tersangka baru terkait pengembangan suap R-APBD Pemprov Jambi di gedung KPK, Jakarta, 2 Februari 2018. KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bersama Plt Kadis PU Arfan. ANTARA

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan kepada media tentang penetapan tersangka baru terkait pengembangan suap R-APBD Pemprov Jambi di gedung KPK, Jakarta, 2 Februari 2018. KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bersama Plt Kadis PU Arfan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dinasti politik di daerah. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dinasti politik berpotensi tinggi terjadi tindak pidana korupsi di daerah. Hal ini berdasarkan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

    "KPK memperhatikan serius terhadap dinasti politik," kata Basaria saat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 2 Maret 2018.

    Baca juga: Pilkada 2018, Bawaslu Perketat Pengawasan Daerah Dinasti Politik

    Basaria menegaskan KPK tidak melarang adanya politik atau kepala daerah "turun- menurun" jika dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Intinya, kata dia, apabila orang tua atau anak menjadi kepala daerah atau pejabat negara, jangan melakukan tindak pidana korupsi.

    Basaria menyatakan penyidik KPK akan menindak tegas pejabat negara ataupun kepala daerah yang terlibat korupsi dengan menerapkan pasal pencucian uang untuk memiskinkan koruptor.

    Dinasti politik menjadi sorotan publik seusai KPK menangkap Wali Kota Kendari Andriatma Dwi Putra bersama bapaknya, yang menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun.

    Baca juga: ICW Sebut Dinasti Politik Merusak Tata Kelola Pemerintahan

    Keduanya menjadi tersangka dugaan penerima suap dari pihak swasta untuk pendanaan kampanye pencalonan kepala daerah.

    Andriatma menggantikan Asrun sebagai Wali Kota Kendari, yang telah bertahta selama dua periode atau 10 tahun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.