Kasus Suap Wali Kota Kendari, KPK Segel Aset Tersangka

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra (kiri) dikawal petugas saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 28 Februari 2018. Adriatma dilantik sebagai Wali Kota Kendari ke-6 pada 9 Oktober 2017, dihitung masa kerjanya, per hari ini, dia baru menjabat sebagai wali kota selama 140 hari. ANTARA

    Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra (kiri) dikawal petugas saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 28 Februari 2018. Adriatma dilantik sebagai Wali Kota Kendari ke-6 pada 9 Oktober 2017, dihitung masa kerjanya, per hari ini, dia baru menjabat sebagai wali kota selama 140 hari. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah aset milik para tersangka dalam kasus suap Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra untuk tujuan penyelidikan. "Penyegelan aset itu untuk kepentingan penanganan perkara ini,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat jumpa wartawan di kantornya, Kamis, 1 Maret 2018.

    Aset para tersangka yang disegel itu antara lain ruang kerja dan kantor milik Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah, sebuah kamar di rumah yang berada di Jalan Tina Orima, dan ruang rapat di rumah dinas Wali Kota Kendari.

    Baca: OTT Cagub Sultra Asrun, Fadli Zon: Kami Prihatin dan Kecewa

    Penyegelan aset-aset itu dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa dinihari, 27 Februari 2018 di Kota Kendari. Dalam OTT itu, KPK menangkap 12 orang, termasuk Wali Kota Kendari Adriatma bersama ayahnya calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun. Setelah menjalani pemeriksaan, KPK menetapkan empat orang di antaranya, sebagai tersangka. Keempat orang itu adalah Adriatma, Asrun, bekas Kepala BPKAD Fatmawati Faqih; dan Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah.

    Adriatma dan ayahnya, Asrun diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari Hasmun Hamzah. Penyerahan suap itu dilakukan melalui perantara mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fatmawati Faqih.

    Keempat pelaku tersebut dicokok KPK dalam waktu yang berdekatan di kediamannya masing-masing. Mereka diduga terlibat kasus suap sebesar Rp 2,8 miliar.

    Baca: Wali Kota Kendari Terjaring OTT KPK, Mendagri: Mau Apa Lagi?

    Dana sogokan dari PT BSN itu rencananya akan digunakan Adriatma untuk membiayai kampanye sang ayah. Hamzah, selaku Dirut PT BSN, diduga bersedia memberikan uang suap itu karena hal itu telah berjalan selama 10 tahun. Setelah ditelisik, BSN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kota Kendari sejak 2012 atau saat Asrun masih menjabat sebagai wali kota dua periode, yakni 2007-2017.

    Asrun sebelumnya sudah mendapatkan sogokan berupa uang pelican dari Hamzah selama 10 tahun itu. Jika ditotal, maka uang sogokan yang diterima Asrun dalam rentang waktu itu mencapai Rp 1,3 miliar. Maka, ditambah dengan uang sogokan yang kemarin baru diberikan, Asrun terhitung sudah menerima suap sebesar Rp 2,8 miliar.

    Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari Adriatma, serta Fatmawati ditahan di tempat yang sama, Rumah Tahanan KPK. Sedangkan, Hasmun ditahan di Rumah Tahanan Guntur yang juga milik KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.