OTT Cagub Sultra Asrun, Fadli Zon: Kami Prihatin dan Kecewa

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar tadarus puisi Ramadan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Ismail Marzuki, 1 Juni 2017. Tempo/Danang Firmanto

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar tadarus puisi Ramadan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Ismail Marzuki, 1 Juni 2017. Tempo/Danang Firmanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan kekecewaannya pasca operasi tangkap tangan terhadap calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Ia mengatakan penangkapan tersebut akan berdampak pada pencalonannya sebagai gubernur Sulawesi Tenggara.

    "Pak Asrun bukan kader partai kami, tapi kita tentu sangat prihatin dan kecewa terhadap penangkapan itu. Kita akan lihat situasinya, kan itu diusung bersama banyak pihak," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Maret 2018.

    Baca juga: PAN Minta KPK Segera Umumkan Status Calon Gubernur Sultra

    Ia pun tak menjawab secara tegas optimisme koalisi partai pendukung Asrun dalam pemilihan gubernur. Fadli Zon mengatakan akan melihat proses hukum terhadap Asrun terlebih dahulu. "Kita lihatlah ini kan masih diperiksa, kita lihat proses hukumlah," ujarnya.

    Asrun ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan anaknya yang juga Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Keduanya ditangkap dan diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Rabu, 28 Februari 2018. Keduanya kini diperiksa di Jakarta.

    Asrun, yang berpasangan dengan Hagua, maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. Keduanya diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, dan Partai Gerindra.

    Baca juga: Wali Kota Kendari dan Cagub Asrun Diperiksa KPK di Polda Sultra

    Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, sebelumnya, juga bakal melihat proses hukum terhadap Asrun. Yang pasti, kata dia, penangkapan ini akan menggangu persiapan menjelang pilkada. "Kami berusaha keluar dari persoalan ini, dengan memaksimalkan jaringan, dukungan dan modal sospol yang ada," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.