Dituntut 5 Tahun Bui, Eks Pejabat Bakamla Bacakan Pledoi Hari ini

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR, Fayakhun Andriadi memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarata, 31 Januari 2018. Sidang ini beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla yang dibiayai APBN-P tahun 2016.  TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota DPR, Fayakhun Andriadi memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarata, 31 Januari 2018. Sidang ini beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla yang dibiayai APBN-P tahun 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus suap Badan Keamanan Laut atau Bakamla Nofel Hasan akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada hari ini, Rabu, 28 Februari 2018.

    "Dijadwalkan pukul 10.00," kata Pengacara Nofel Hasan, Choirul Huda saat dihubungi Tempo pada Rabu, 28 Februari 2018.

    Choirul mengatakan Nofel dalam kondisi sudah siap membacakan pledoi. "Insya Allah siap," kata dia. Namun, sampai saat ini, Nofel belum tampak di ruangan sidang. Begitupun hakim dan jaksa.

    Baca: Suap Satelit Bakamla, Pengacara Tak Puas Tuntutan Nofel Hasan

    Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Nofel dengan pidana penjara lima tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. "Terdakwa Nofel Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Eko Susilo Hadi dan Bambang Udoyo," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani pada Rabu, 21 Februari 2018.

    Jaksa juga menuntut Nofel pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dalam tuntutan, Nofel diancam pidana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Nofel Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan proyek satelit monitoring di Bakamla senilai Rp 220 miliar sejak Rabu, 12 April 2017. Dalam dakwaan, Nofel disebut menerima Sin$ 104.500 atau sekitar Rp 1,045 miliar.

    Baca: Terdakwa Suap Bakamla Nofel Hasan Dituntut 5 Tahun Penjara

    Choirul mengatakan kliennya memang mengakui menerima uang sebesar Rp 1 miliar. Namun, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla ini tak mengetahui ada konspirasi mengenai pengadaan satelit monitoring di Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Nofel juga tidak pernah berkomunikasi dengan Fahmi ataupun pemenang tender.

    Kasus yang menjerat Nofel ini merupakan pengembangan kasus suap di Bakamla. Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla atau pejabat pembuat komitmen diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla APBN-P 2016. Pengadaan memakan anggaran hingga Rp 220 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.