Fadli Zon Komentari Larangan KPU Soal Alat Peraga Kampanye

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan III di Kompleks Parlemen, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    Plt Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan III di Kompleks Parlemen, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penggunaan alat peraga kampanye yang menampilkan gambar tokoh nasional yang bukan pengurus partai politik.

    "Itu langkah yang bagus," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2018. Ia menilai pelarangan itu dapat mencegah penyalahgunaan nama tokoh nasional oleh partai dan calon legislatif yang mengakibatkan tercorengnya nama mereka.

    Baca: Alasan KPU Larang Partai Gunakan Tokoh Nasional untuk Kampanye

    Namun di sisi lain, Fadli menilai KPU seharusnya tak perlu sampai membuat aturan soal itu karena dinilai tak terlalu subtansial. "Tapi dalam era demokrasi, masa semuanya mau diatur," kata dia.

    Selain itu, Fadli menyoroti upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengatur isi ceramah di tempat ibadah agar tak memuat unsur kampanye. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kebijakan itu tak sesuai dengan tugas Bawaslu. "Jadi Bawaslu juga tidak usah mengatur ceramah di masjid," ujarnya.

    Baca: Kata Partai Berkarya Soal Larangan Gambar Soeharto untuk Kampanye

    KPU sebelumnya menyatakan melarang penggunaan alat peraga kampanye yang menampilkan tokoh nasional seperti Soekarno, Soeharto, Hasyim Asyari, dan B.J. Habibie. Sebab, tokoh-tokoh tersebut bukan pengurus partai.

    KPU hanya mengizinkan penggunaan gambar tokoh nasional yang masih aktif menjadi pengurus partai. Partai juga diizinkan mencantumkan nama calon presiden dan wakil presiden atau pengurus partai politik lain.

    Penggunaan gambar tokoh nasional untuk kepentingan rapat internal partai juga diperbolehkan karena tidak difasilitasi KPU. Kewenangan partai politik saat sosialisasi pemilu adalah pemasangan bendera partai dan nomor urut dalam pertemuan internal yang diberitahukan kepada KPU dan Bawaslu setempat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.