KPU Jawab Tudingan PBB Soal Kejanggalan Verifikasi Partai

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyerahkan berkas pendaftaran peserta Pemilu 2019 di gedung KPU Pusat, Jakarta, 16 Oktober 2017. Setelah merampungkan sistem informasi politik tentang data partai politik sebagai salah satu syarat yang diminta KPU, PBB berhak  mendaftar sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Tempo/Ilham Fikri

    Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyerahkan berkas pendaftaran peserta Pemilu 2019 di gedung KPU Pusat, Jakarta, 16 Oktober 2017. Setelah merampungkan sistem informasi politik tentang data partai politik sebagai salah satu syarat yang diminta KPU, PBB berhak mendaftar sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menanggapi soal tudingan Partai Bulan Bintang (PBB). Usai sidang ajudikasi, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menuding KPU memalsukan data keanggotaan PBB di Kabupaten Manokwari Selatan.

    "(Tudingan) itu mengerikan sekali. Saya tidak bisa komentar lebih jauh karena ini sudah proses ajudikasi," ujar Wahyu pada Senin, 26 Februari 2018 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat.

    Baca: Sidang Bawaslu, Ini Kejanggalan Verifikasi KPU Menurut PBB

    Menurut Wahyu, sebelum proses ajudikasi dilaksanakan, telah dilakukan proses mediasi namun tidak ada titik temu. Artinya, kata Wahyu, KPU tetap berpengangan terhadap hasil kerja yang sudah dirapatplenokan.

    Wahyu menuturkan, saat mediasi, PBB juga tetap berpegangan terhadap argumen mereka sendiri. Karena tidak ada titik temu tersebut, maka KPU dan PBB sepakat melakukan upaya ajudikasi. "Tidak hanya PBB, tetapi berikutnya ada PKPI dan tujuh parpol yang dinyatakan tidak lolos penelitian administrasi oleh KPU," kata Wahyu.

    Baca: Tak Lolos Pemilu 2019, PBB Sebut Terkendala Geografis Daerah

    Adapun Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, agenda sidang ajudikasi kemarin bertujuan untuk mendengarkan permohonan dari partai yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019. Hari ini, Selasa, 27 Februari 2018 akan diadakan sidang lanjutan untuk mendengarkan pihak termohon, yaitu KPU. Sedangkan hasil keputusan gugatan akan dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2018 atau 12 hari sejak gugatan dilayangkan.

    “Artinya kami minta dengan segala argumentasi mereka (partai yang dinyatakan tidak lolos), tapi KPU juga dengan argumentasinya. Jadi tetap pada pendiriannya masing-masing,” ujar Abhan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.