Dewan Pers Awasi Breaking News dan Running Text tentang Kampanye

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas

    Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas "Etika di Belakang Kamera : Benarkah Cover Majalah Tempo Melanggar Kode Etik" di kantor TEMPO, Jakarta, 21 Januari 2016. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers akan turut mengawasi iklan kampanye dalam pemberitaan media massa. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Andi Prasetyo mengatakan pengawasan akan dilakukan terhadap seluruh pemberitaan di media, termasuk breaking news dan running text televisi.

    Breaking news dan running text itu, walaupun berita, kadang-kadang masuk opini juga. Perlu diawasi,” ujar Stanley di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2018. Menurut Stanley, terkadang breaking news tidak menampilkan berita atau kabar terbaru dari proses pemilihan umum, tapi aktivitas ketua partai dan konten lain yang masuk ranah iklan kampanye.

    Baca:
    Alasan Dewan Pers Perketat Pengawasan Berita...
    Dewan Pers: Wartawan Maju Pilkada Harus Mundur dari...

    Begitu pun dengan running text, bisa saja menampilkan muatan iklan kampanye atau ujaran pengamat yang berisi hujatan terhadap partai atau calon peserta pemilu tertentu.

    Dewan Pers juga akan memantau tayangan siaran langsung atau streaming. Menurut dia, siaran langsung juga perlu memperhatikan konten yang berpotensi memuat iklan kampanye. Stanley mengatakan, walaupun ada ranah partai politik untuk melakukan sosialisasi, tidak semuanya boleh dianggap sebagai sosialisasi partai.

    Kemerdekaan pers memang tidak boleh diintervensi dan itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa pelanggarnya bisa dikenakan hukuman pidana. Namun, kata Stanley, persoalannya adalah membedakan mana berita dan yang bukan.

    Baca juga:
    Ketua PWI Margiono Minta Dewan Pers Belajar...
    Dewan Pers: Jurnalisme Anarkis Ancam...

    Stanley menuturkan yang diawasi Dewan Pers adalah produk berita, yang memenuhi 11 pasal kode etik jurnalistik. Menurut dia, banyak yang mengaku menulis atau menayangkan sebuah berita padahal tidak memenuhi kaidah jurnalistik serta berisi iklan kampanye dan kampanye hitam. “Seperti dalam pemilu kemarin, ada Obor Rakyat, Pabriknews.com, itu bukan berita,” ujar Stanley.

    Stanley mengatakan tujuan media dalam konteks pemilihan umum adalah mendorong publik sadar akan informasi terbaru. “Dewan Pers meminta para wartawan menjaga profesi yang luhur ini.”

    RIANI SANUSI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.