Bertemu Tjahjo Kumolo, KPK: Bahas Kinerja Penjabat Gubernur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan keterangan pada wartawan setelah menggelar pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, 26 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan keterangan pada wartawan setelah menggelar pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, 26 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Laode M. Syarif mengatakan pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hari ini bertujuan untuk membahas kinerja pelaksana tugas (Plt) yang akan mengisi posisi gubernur di empat provinsi.

    "Membicarakan beberapa hal-hal sekaligus memperkenalkan Plt Gubernur di empat provinsi," ujar Laode di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.

    Adapun keempat daerah yang dimaksud adalah Plt di Papua, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, serta Lampung. mereka direncanakan untuk menggantikan posisi gubernur dalam waktu dekat. Alasannya beragam, mulai dari menggantikan gubernur yang terkena kasus korupsi, seperti di Sulawesi Tenggara, sampai gubernur yang memang akan habis masa jabatannya seperti di Papua April mendatang.

    Baca juga: Datangi KPK, Mendagri Tjahjo Kumolo: Tidak Bahas Pilkada 2018

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berharap para Plt nantinya dapat menindaklanjuti kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK. Termasuk, kata Laode, adalah menciptakan pemilihan kepala daerah yang bersih dari politik uang.

    "Kami harapkan bahwa para Plt Gubernur itu bisa memperbaiki yang sebelumnya. Salah satu tugas yang akan diberikan Pak Menteri adalah menciptakan pemilu yang mulus, lancar, dan tidak menggunakan uang," ujar dia.

    Kemendagri juga memaparkan area-area rawan korupsi di pemerintahan daerah kepada KPK. Area tersebut adalah area pembelanjaan dinas, penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Selain itu, KPK juga menyarankan kepada Kemendagri agar meningkatkan kualitas pengawas internal di daerah.

    Tjahjo sebelumnya tiba di KPK sekitar pukul 14.22 WIB untuk memenuhi undangan dari pimpinan KPK. Ia datang bersama beberapa orang staf Kemendagri beserta para direktur jenderal. Pertemuan antar kedua lembaga itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 15.59 Laode bersama Tjahjo sudah keluar untuk menjelaskan tujuan pertemuan tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.