Datangi KPK, Mendagri Tjahjo Kumolo: Tidak Bahas Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Merah Putih hari ini sekitar pukul 14.22. Tjahjo mengatakan kedatangannya ke KPK ini untuk memenuhi undangan dari pimpinan komisi antirasuah. Ia memastikan kedatangganya ini tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah 2018 atau Pilkada 2018.

    Namun ia masih enggan membeberkan tujuan pertemuannya dengan pihak KPK tersebut. “Saya tidak bisa berkomentar (soal tujuan kedatangan) karena saya diundang, ya saya datang. Jadi silakan tanya ke tuan rumah (pihak KPK),” ujar Tjahjo di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.

    Baca: Berikut 10 Provinsi Penyelenggara Pilkada Rawan Korupsi

    Tjahjo datang bersama beberapa orang staf Kemendagri. Dalam undangannya, kata Tjahjo, KPK meminta agar dirinya mengajak para penjabat gubernur dalam pertemuan tersebut.

    Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ihwal banyaknya kepala daerah khususnya calon petahana yang terjaring kasus korupsi.

    “Salah satu yang kami dorong itu soal pengawasan internal,” kata Febri, Jakarta, 14 Februari 2018 lalu.

    Baca: Suap Pilkada, Anggota KPU Garut Diberhentikan Sementara

    Koordinasi tersebut dilakukan lantaran Kemendagri memiliki fungsi pembinaan kepada para kepala daerah. Selain itu, kata Febri, perlu komitmen bersama untuk melakukan pencegahan tindak korupsi oleh kepala daerah khususnya calon inkamben dalam pilkada 2018.

    Masalahnya, selama bulan Februari, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan kepada tiga kepala daerah yang berstatus calon inkamben dalam Pilkada 2018. Ketiganya adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, serta Bupati Subang Imas Aryumningsih.

    Para kepala daerah menerapkan modusnya masing-masing demi meraup uang dari berbagai proyek. Namun KPK menemukan kesamaan bahwa perbuatan itu dilakukan untuk menghimpun dana demi modal kampanye.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.