Jusuf Kalla Prediksi Komposisi Pilpres 2019 Nasionalis-Agamis

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi ucapan selamat pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendapat penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia, disela mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 12 Februari 2018. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pemimpin dan Perdana Menteri Dubai yang juga Wakil Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. TEMPO/Subekti

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi ucapan selamat pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendapat penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia, disela mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 12 Februari 2018. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pemimpin dan Perdana Menteri Dubai yang juga Wakil Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan pemilihan kepala daerah kedepannya akan diwarnai pasangan nasionalis dan religius. Komposisi yang sama juga akan berlaku pada pemilihan presiden, termasuk pilpres 2019.

    "Akan terjadi pola bahwa semua calon gubernur akan nasional dan religius atau religius bernasional," kata Kalla di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018. 

    Baca juga: Diusulkan Cawapres 2019, Jusuf Kalla: Saya Tidak Bisa Maju Lagi

    Jusuf Kalla mengatakan kombinasi keduanya terbukti membawa kemenangan. Sebab, pasangan seperti itu dapat menciptakan harmoni sehingga tak ada konflik soal agama di daerah pemenangan.

    Dia menuturkan, saat ini tak ada lagi partai yang hanya berideologi nasional. Pilkada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, sudah diwarnai pasangan nasionalis dan agamis yang diusung gabungan partai.

    Baca juga: PDIP Kaji Lagi Kemungkinan Jusuf Kalla Jadi Cawapres Jokowi

    Dengan pola seperti itu, Kalla mengatakan pemilihan kepala daerah akan berfokus kepada personal pemimpin. Bukan lagi latar belakang partainya.

    Calon pemimpin yang diajukan nantinya harus memiliki elektabilitas tinggi. "Tahun depan (pilpres) juga seperti itu," ujarnya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.