Buruh Migran Disiksa Lagi, Migrant Care: Diplomasi Kedodoran

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis lingkungan Greenpeace dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) membawa potret buruh migran yang menjadi korban saat melakukan aksi demo di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, 9 Desember 2016. TEMPO/Subekti

    Sejumlah aktivis lingkungan Greenpeace dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) membawa potret buruh migran yang menjadi korban saat melakukan aksi demo di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, 9 Desember 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Migrant Care menilai berulangnya aksi kekerasan terhadap buruh migran Indonesia disebabkan kinerja hubungan diplomasi yang belum memuaskan dengan sejumlah negara termasuk Malaysia. "Hubungan diplomasi kita masih kedodoran," kata Direktur Eksekutif Mirgant Care Wayu Susilo saat dihubungi, Senin 26 Februari 2018.

    Wahyu mengatakan diplomasi Indonesia masih memisahkan perlindungan buruh migran dari kerja diplomat dan menganggapnya sebagai sebuah beban. Hal ini kata Wahyu berdampak terhadap keseriusan terhadap perlindungan buruh migran Indonesia.

    Baca:
    LBH Jakarta: Pemerintah Kurang Tanggap Masalah Buruh Migran ...
    Aparat Hukum Diminta Usut Video Viral yang Diduga Adelinia ...

    Kekerasan terhadap buruh migran kembali terjadi. 11 Februari 2018, Adelina Lisao, 28 tahun, meninggal setelah diselamatkan dari majikannya di Penang, Malaysia. Adelina dipaksa majikannya tidur di samping kandang anjing, di area parkir rumah. Ia disiksa sehingga wajah dan tubuhnya penuh luka.

    Wahyu mengatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum bisa menyelamatkan pekerja migran dari tindak kekerasan. Menurut dia diplomasi yang bersungguh-sungguh diperlukan lebih mendesak dalam perlindungan buruh migran Indonesia saat ini.

    Baca juga: Kurang Pengetahuan, Buruh Migran Tanpa Dokumen Meningkat ...

    Wahyu meminta agar diplomat lebih serius dalam melindungi pekerja migran. "Perwakilan RI masih menganggap sepele pekerjaan perlindungan buruh migran," ujarnya.

    Selain itu kata Wahyu, kesepakatan mengenai pembantu rumah tangga migran antara Indonesia dengan berbagai negara belum dipatuhi sepenuhnya. Menurut dia, perlu penguatan ikatan kesepakatan ini dalam perlindugan pekerja migran Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.