Saat Air Bersih Warga Asmat Jadi Objek Pencurian

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, saat berkunjung ke Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 22 Februari 2018. Tempo/Adam Prireza

    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, saat berkunjung ke Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 22 Februari 2018. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Asmat - Ketersediaan air bersih masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat Asmat, Papua, khususnya di Distrik Agats. Anastasi, salah satu penduduk setempat, mengatakan mereka memanfaatkan air hujan baik untuk dikonsumsi atau mandi, cuci, dan kakus.

    "Di sini tidak ada PAM, ya kami pakai air hujan saja," ujar dia, Jumat, 23 Februari 2018.

    Anastasi merupakan pemilik kantin di Hotel Sang Surya, tempat Tempo menetap selama di Agats. Ia memanfaatkan air hujan untuk mencuci piring-piring kotor bekas pelanggannya makan. Ia pun merebus kembali air hujan untuk membuat minuman, entah itu teh manis, atau kopi.

    Baca juga: Menteri Puan: Pembatasan Kelahiran Perlu Dilakukan di Asmat

    Sama halnya dengan kamar mandi di hotel tempat kantin Anastasi. Di setiap pintu kamar mandi tertempel peringatan agar menghemat air karena mereka menggunakan air hujan.

    Menurut pemantauan Tempo, selama berkeliling di Agats terlihat beberapa rumah warga memiliki bak penampung air hujan di pekarangan. Anastasi bercerita, tak jarang terjadi pencurian air bersih dari bak penampung tersebut.

    "Pernah beberapa kali dengar cerita itu, ada warga yang air bersihnya dicuri," ujar wanita yang merantau dari pulau Jawa itu.

    Masyarakat Agats tertolong dengan seringnya hujan mengguyur daerah yang disebut negeri seribu papan itu. Menurut situs resmi pemerintah Asmat, hujan terjadi sebanyak 200 hari per tahun. Bahkan, dalam kondisi iklim terkering, curah hujan di Agats mencapai rata-rata 4.110 milimeter.

    Pemerintah Daerah Asmat telah membangun bor pompa air bersih sejak 1998. Namun, filter pompa tersebut rusak selama belasan tahun dan baru diperbaiki awal tahun ini.

    Pompa air bersih itu mengebor hingga kedalaman 200 meter dengan kemampuan menyedot air 0,3 liter per detik. Meski begitu, air yang didapat masih berupa air payau. Penyedotan air hanya dapat dilakukan selama tiga jam. Karena jika lebih, air yang didapat akan berbau belerang dan lumpur.

    Ada jam-jam tertentu bagi warga untuk mengambil air di pompa yang baru dicat ulang berwarna biru, sebelum kunjungan para menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada Kamis, 22 Februari 2018.

    Untuk pagi hari, warga diperbolehkan mengambil air pada pukul 7.30-11.30 WITA, sementara untuk sore hari pada pukul 15.00-18.00 WITA. Mereka biasanya menggunakan air ini untuk mandi, cuci, dan kakus dan tetap menggunakan air hujan untuk dikonsumsi. Tidak ada batasan jumlah air yang bisa diambil warga.

    "Semampunya mereka bisa mengangkat airnya saja," ujar salah seorang staf Dinas Pekerjaan Umum setempat.

    Salah seorang warga, Maria, mengaku telah nenggunakan fasilitas pompa tersebut. Terlebih saat musim kemarau melanda Agats pada November 2015 lalu. Warga, cerita dia, berbondong-bondong mengantre mengambil air.

    Baca juga: KLB Gizi Buruk Usai, Puan Maharani Pimpin Kunjungan ke Asmat

    Kepala Bagian Penelitian dan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Uumum dan Perumahan Rakyat Danis H. Sumadilaga mengatakan lembaganya menargetkan pembangunan sistem air bersih di Asmat, khususnya Agats pada tahun ini.

    Menurut dia, Kementerian PUPR akan membangun penyediaan air bersih melalui embung atau menara penampungan air hujan sebagai sumber air baku, mengingat Kabupaten Asmat memiliki curah hujan tinggi. Nantinya air hujan akan disuling dan didistribusikan ke rumah-rumah warga.

    "Setelah air baku ada, kami akan proses dengan instalasi pengolahan air minum. Akan dipasang pipa untuk distribusi," ujar Danis saat mengunjungi Agats Kamis, 22 Februari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.