KLHK Dorong Pelaku Usaha Lakukan Pengolahan Limbah Ramah Lingkungan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Sinta Saptarina Soemiarno, mewakili Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, saat mengunjungi PT. Aneka Tambang UBPE Pongkor, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Februari 2018. (dok KLHK)

    Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Sinta Saptarina Soemiarno, mewakili Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, saat mengunjungi PT. Aneka Tambang UBPE Pongkor, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Februari 2018. (dok KLHK)

    INFO NASIONAL – Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha untuk melakukan upaya pemanfaatan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) melalui penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Hal ini disampaikan Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Sinta Saptarina Soemiarno, mewakili Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat mengunjungi PT Aneka Tambang UBPE Pongkor, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Februari 2018.

    Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan emas, PT Aneka Tambang UBPE Pongkor menghasilkan jumlah limbah B3 yang sangat besar, yaitu limbah tailing. Perusahaan ini telah melakukan terobosan pemanfaatan limbah tailing sebagai material konstruksi bangunan, seperti concrete, cone block, dan beton.

    "Kegiatan pemanfaatan tailing oleh PT Antam UBPE Pongkor, merupakan salah satu keberhasilan dari program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. Industri didorong untuk memiliki izin pemanfaatan dan memanfaatkan limbah B3 yang dihasilkan. Hal ini sebagai salah satu kriteria untuk mendapatkan peringkat beyond compliance (hijau dan emas)," ujarnya.

    Selain itu, Sinta melanjutkan, dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dimiliki produk limbah tailing tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur di taman nasional melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta menunjang pemberdayaan masyarakat sekitar.

    "Selain permasalahan limbah B3 dapat teratasi, juga memberikan nilai tambah. Tidak hanya kepada usaha atau kegiatan tapi juga kepada masyarakat sekitarnya," katanya.

    Berdasarkan data PROPER 2016, jumlah tailing yang dihasilkan sebesar 97 juta ton atau 84 persen dari total timbulan limbah B3 nasional. Melalui pemanfaatan tailing ini, PT Antam UBPE Pongkor berhasil menghemat pengeluaran senilai Rp 17,35 miliar.

    Kunjungan kerja ini turut dihadiri perwakilan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nawafie Saleh dan 25 perusahaan pertambangan lain. "Kunjungan ini diharapkan menjadi pembelajaran dalam implementasi kegiatan pemanfaatan tailing. Sehingga permasalahan limbah tailing dapat teratasi," ucapnya.

    Tailing pada pertambangan emas dan tembaga dihasilkan dari proses pemisahan (ekstraksi) batuan bijih (ore), untuk diambil mineral yang terkandung di dalamnya. Materi ini dikategorikan sebagai limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Adapun volume tailing yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan lebih dari 99,99 persen. Sehingga dari pengolahan 1 ton bijih, hanya diperoleh 1-3 gram emas.

    Pengelolaan tailing pada umumnya ditimbun di fasilitas tailing dam, didumping di dasar laut (submarine tailing Disposal), atau dialirkan untuk mengendap di daerah aliran sungai, dan berpotensi mencemarkan lingkungan. "Kewajiban pelaku usaha adalah mengelola limbah B3 yang dihasilkan, mulai terbentuknya limbah B3 hingga dikelola oleh pengelola akhir. Dengan demikian, limbah B3 agar dimanfaatkan terlebih dahulu sebelum dimusnahkan atau ditimbun," tuturnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.