Gubernur Sultra Nur Alam Jalani Sidang Lanjutan, Ini Agendanya

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa selama di Gedung KPK, Jakarta, 5 Juli 2017. Nur Alam resmi ditahan KPK usai diperiksa selama tujuh jam lebih terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan di Sultra 2008-2014 di sektor sumber daya alam.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa selama di Gedung KPK, Jakarta, 5 Juli 2017. Nur Alam resmi ditahan KPK usai diperiksa selama tujuh jam lebih terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan di Sultra 2008-2014 di sektor sumber daya alam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam menjalani sidang lanjutan dalam perkara dugaan suap terkait perizinan tambang nikel di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018. Menurut pengacara Nur, Ahmad Rifai, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari tim penasihat hukum.

    "Saksi ahli dari Khoirul Huda (ahli hukum) dan empat saksi meringankan," kata Ahmad pada Jumat, 23 Februari 2018.

    Baca: Saksi Kuatkan Dugaan Korupsi Nur Alam Merusak Lingkungan

    Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka suap pada Agustus 2016. Namun, dia baru ditahan pada 5 Juli 2017. Penahanan dilakukan setelah Gubernur Sulawesi Tenggara itu menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam di gedung KPK.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu terlibat korupsi dalam persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, IUP eksplorasi, dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT AHB di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014.

    Baca: Kasus Nur Alam, Tambang Merusak Lingkungan Hingga Cacat Prosedur

    Nur Alam sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim tunggal I Wayan Karya menolak permohonan tersebut. Proses hukumnya masih berlanjut, saat ini memasuki tahap pemeriksaan saksi meringankan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.