Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KEIN Dorong Pemerintah Jalankan Program Berbasis Keadilan

image-gnews
Komite Ekonomi dan Industri Nasional mengapresiasi dan terus mendorong Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah menjalankan keadilan ekonomi melalui berbagai program dalam masa kepemimpinannya
Komite Ekonomi dan Industri Nasional mengapresiasi dan terus mendorong Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah menjalankan keadilan ekonomi melalui berbagai program dalam masa kepemimpinannya
Iklan

INFO NASIONAL - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengapresiasi dan terus mendorong Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang telah menjalankan keadilan ekonomi melalui berbagai program dalam masa kepemimpinannya.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan Presiden Jokowi selalu menekankan keadilan ekonomi di tiap-tiap program kerjanya. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Apa yang telah dilakukan dalam masa kepemimpinan Jokowi dan JK menjadi bukti bahwa keadilan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah dan kami harap itu akan terus berlangsung hingga kesejahteraan masayrakat semakin meningkat,” ujarnya Kamis, 22 Februari 2018.

Dia menjelaskan program yang berdasar pada keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni baik terhadap akses dan juga aset di seluruh aspek kehidupan. Di antaranya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017 (Kementerian Kesehatan). JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya ialah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. “Pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapa pun, begitu pun dengan pendidikan yang merupakan modal utama bagi pembangunan negara,” ucap Arif.

Pemerintah, kata Arif, juga memfokuskan terciptanya keadilan sosial di wilayah timur Indonesia, baik itu di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang.

Dalam kepemimpinan Jokowi-JK, pemerintah terus membangun jalan nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas negara di batas-batas terluar wilayah Indonesia. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan,  pemerintah telah berhasil membangun jalan desa  sepanjang 107.958 kilometer dan irigasi sebanyak 25.905 hektare melalui Program Dana Desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perwujudan keadilan ekonomi yang paling nyata di wilayah timur Indonesia ialah dengan kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM), yang tentunya akan membuat distribusi dan logistik semakin murah.

Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan terhadap aset melalui Program Reforma Agraria. Program tersebut mendistribusikan 9 juta hektare tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare kepada rakyat. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada 2017 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan. “Ini merupakan bukti bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluuruh masyrakat tanpa memihak,” kata Arif.

Arif melanjutkan program-program itu telah memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia tercermin dari berbagai capaian yang telah diraih selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Pertama ialah penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2017 berada di posisi 10,12%, lebih rendah dibandingkan September 2014 yang sebesar 10,94%.

Penurunan kemiskinan itu juga dibarengi dengan melandainya tingkat ketimpangan, yang ditandai dengan turunnya indeks gini rasio dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017. “Usaha untuk melepaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan,” tuturnya.

Kedua ialah penurunan tingkat pengangguran yang mampu berkurang hingga 5,5% pada Agustus 2017. Berdasarkan data BPS, angka tersebut merupakan angka terendah sejak 1999. Pemerintah pun berhasil menekan inflasi umum dan bahan makanan. BPS mencatat inflasi umum dan inflasi bahan makanan sepanjang 2017, masing-masing sebesar 3,61% dan 1,26%. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.