KLB Gizi Buruk Usai, Puan Maharani Pimpin Kunjungan ke Asmat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial, Idrus Marham, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi saat memberikan bantuan secara simbolis di Aula Wiyatna Mandala, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 22 Februari 2018. Tempo/Adam Prireza

    Menteri Sosial, Idrus Marham, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi saat memberikan bantuan secara simbolis di Aula Wiyatna Mandala, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 22 Februari 2018. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Asmat- Rombongan Menteri Kabinet Kerja, yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, mengunjungi Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, hari ini, Kamis, 22 Februari 2018. Puan mengatakan kunjungan ini bagian dari pembinaan dan peninjauan terhadap warga setempat setelah status kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak dicabut.

    “Kunjungan ini merupakan monitoring evaluasi pasca-dicabutnya KLB di Asmat,” katanya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kamis, 22 Februari 2018. Turut dalam rombongan itu di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Bupati Asmat Elisa Kambue mendampingi rombongan itu.

    Baca:
    RSUD Agats Butuh Dokter Anak untuk Tangani Gizi Buruk
    Atasi Campak dan Gizi Buruk Asmat Harus Kerja ...

    Rombongan pemerintah mengunjungi lima lokasi di Agats. Para menteri meninjau pompa air bersih yang baru diperbaiki serta mendatangi gelanggang olahraga Agats untuk bertemu sekitar 300 ibu setempat, baik ibu hamil maupun yang bersama balitanya.

    Rombongan juga mengunjungi pusat belajar-mengajar pendidikan anak usia dini dan ke RSUD Asmat. Menteri-menteri menjenguk pasien yang sedang dirawat dan meninjau infrastruktur. “Dokter mengatakan, dari 80 orang anak terjangkit campak dan gizi buruk yang dirawat, sekarang tinggal dua,” ujar Puan.

    Para menteri mengunjungi aula Wiyata Mandala untuk memberikan bantuan secara simbolis kepada warga setempat. Beberapa bantuan yang diberikan antara lain Kartu Indonesia Pintar, Paket Keluarga Harapan, Dana Tugas Bantuan Kabupaten, bibit tanaman, peralatan sekolah, susu, dan sembako.

    Baca juga:
    Di Asmat, Banyak Puskesmas Pembantu Kosong ...
    Idrus Marham: Infrastruktur Solusi Mengatasi Gizi ...

    Puan mengklaim sekitar 90 persen program yang diberikan pemerintahan pusat sejak adanya KLB gizi buruk dan campak di Asmat sudah disalurkan. “Saat ini, bantuan langsung didistribusikan ke pemerintah kabupaten, tidak lagi melalui pemerintah provinsi,” ucapnya.

    Kementerian dan lembaga terkait akan memberikan pendampingan kepada masyarakat Asmat. Pada bulan ini, Kementerian Kesehatan akan mengirim Tim Nusantara Sehat, yang akan menyisir distrik-distrik lain selain Agats.

    Ini merupakan kunjungan pertama Puan sejak KLB Asmat. Sebelumnya, saat KLB sedang terjadi, Menteri Nila dan Idrus yang mengunjungi Asmat.

    Simak: Jokowi Minta Pemda Asmat Perhatikan Masalah Gizi Buruk ...

    Asmat dilanda gizi buruk dan campak sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2018. Sebanyak 72 anak meninggal akibat gizi buruk dan campak. Presiden Joko Widodo menetapkan status kejadian luar biasa untuk Asmat. Pemerintah Kabupaten Asmat mencabut status itu sejak 5 Februari 2018 dengan alasan wabah telah teratasi setelah belasan ribu anak divaksinasi.

    TNI bersama instansi pemerintahan terkait mengirim Satuan Tugas Kesehatan (Satgaskes) untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di 224 kampung di Asmat. Sekitar 600 orang anak yang terkena campak sudah ditangani. Sedangkan sekitar 17 ribu anak lain telah divaksinasi.

    Hingga kini, tim Satgaskes TNI gabungan masih beroperasi. Sepanjang tahun ini, mereka akan mengawasi dan memberikan pendampingan untuk masyarakat setempat agar kejadian serupa tidak terulang lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.