Pesan Mendagri untuk Kepala Daerah Soal Pilkada Serentak 2018

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, membuka rapat koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, membuka rapat koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua daerah mengawal pelaksanaan pilkada serentak yang akan diteruskan langsung dengan tahapan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). “Mohon dibantu daerah untuk mensosialisasikan, mari mengawal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2018,” kata Tjahjo saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 21 Februari 2018. Rapat kerja ini digelar hingga 23 Februari 2018.

    “Meski pilkada, tapi aromanya, aroma pileg dan pilpres.” Ancaman terbesar dari pilkada saat ini ada pada praktek politik uang dan politisasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

    Baca:
    Tjahjo Kumolo Sebut Pilkada 2018 Rasa Pilpres
    Tjahjo Kumolo: Pilkada 2018 Dekat Lebaran ...

    Praktek politik uang dan politisasi SARA, kata Tjahjo, ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan negara. Politik uang dan politik SARA disebutnya sebagai racun demokrasi. Ia meminta agar tidak menggunakan politik uang dan politisasi SARA sebagai cara mempengaruhi pemilih karena mencederai penyelenggaraan pilkada. “Mari kita mengajak pemilih menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi misi, program kerja,” kata dia.

    Menurut Tjahjo, kementeriannya mewakili pemerintah pusat bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta perwakilan partai politik  telah mendeklarasikan penolakan terhadap praktek politik uang dan politsiasi SARA. Ia meminta soal ini agar turut disebarkan di daerah. “Mari kita lawan politik uang karena pilkada itu memilih pemimpin yang amanah.” Ia mengajak agar para calon kepala daerah mengkampanyekan ide, gagasan, dan program. “Mari kita lawan kampanye berujar kebencian yang bersifat fitnah,” kata dia. 

    Tjahjo mengatakan tahapan pilkada serentak sudah memasuki tahap kampanye setelah KPU masing-masing daerah menetapkan pasangan calon dan nomor urutnya. Kemarin, seluruh kabupaten, kota, dan provinsi sudah melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, baik untuk anggaran Bawaslu, KPU, dan anggaran pengamanan. “Sudah lunas semua,” kata dia.

    Baca:
    Tjahjo Kumolo Minta TNI Polri Tak Sewakan Tempat ...
    Usul Soal Plt Gubernur, Tjahjo Kumolo Siap ...

    Dia meminta semua mencermati tahapan pilkada yang dinilai paling krusial pada Juni 2018 hingga Agustus 2018. Pilkada dilakukan serentak, kemudian tahapan pengumuman pemenang pilkada. Dilanjutkan konsolidasi partai politik dari pusat sampai daerah, termasuk kepala daerah dari unsur partai politik.

    Di penghujung pilkada serentak 2018 masing-masing partai politik juga harus menyiapkan kandidat yang akan dicalonkan untuk duduk di kursi DPR dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota. Tahapan persiapan kampanye (pemilu legislatif dan pemilu presiden) akan dimulai September 2018. 

    Tjahjo meminta semua daerah mencermati tahapan itu. “Aspek stabilitas ini yang harus dicermati (semua daerah) sekalian,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.