Ahli Hukum: Peraturan Soal Korupsi Sektor Swasta Mendesak Dibuat

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Barang bukti uang hasil OTT Bupati Subang disaksikan dua wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata, di gedung KPK, Jakarta,  14 Februari 2018. Tujuh orang yang tertangkap tangan KPK bersama Imas Aryumningsih adalah kurir, pegawai daerah setempat, dan kalangan swasta. TEMPO/Imam Sukamto

    Barang bukti uang hasil OTT Bupati Subang disaksikan dua wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata, di gedung KPK, Jakarta, 14 Februari 2018. Tujuh orang yang tertangkap tangan KPK bersama Imas Aryumningsih adalah kurir, pegawai daerah setempat, dan kalangan swasta. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum pidana Asep Iwan Irawan mengatakan penanganan kasus korupsi di sektor swasta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendesak untuk dilakukan. Mengingat, kata Asep, sektor swasta kerap kali bersinggungan dengan kepentingan publik.

    "Ini menjadi penting karena pelayanan publik itu banyak sekali yang diserahkan ke swasta," kata Asep di sebuah acara diskusi bertajuk 'KPK Akan Jerat Korupsi di Sektor Swasta' yang digelar di Hotel Ibis, Harmoni, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Februari 2018.

    Baca: Pengusaha Keberatan Jika KPK Bisa Jerat Korupsi di Sektor Swasta

    Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) sejak 2006. Salah satu amanatnya adalah memperluas wilayah tindak pidana korupsi hingga mencakup sektor swasta. Namun, sampai saat ini, belum ada peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun UU Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan hal tersebut.

    Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan untuk mengisi kekosongan hukum itu, sebenarnya sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. "Peraturan ini sudah mengatur secara rinci soal penanganan tindak pidana swasta, dari jenis-jenis tindakannya, termasuk korupsi, hingga cara menangani perusahaan yang bubar atau bergabung dengan perusahaan lain," kata dia.

    Namun, Asep Iwan Irawan menilai, selain Peraturan Mahkamah Agung tersebut, akan lebih baik jika ada aturan hukum yang spesifik mengatur hak tersebut di KUHP dan UU Tipikor. Sehingga, KPK memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menangani kasus korupsi di sektor swasta.

    Baca: Perdebatan Komisi III DPR dan KPK Soal Korupsi Sektor Swasta

    Sementara itu, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat peraturan korupsi di sektor swasta ini seharusnya dimuat di UU Tipikor agar tetap berstatus sebagai extra ordinary crime dan KPK bisa menanganinya.

    "Jika ketentuan korupsi sektor swasta hanya masuk ke KUHP, maka penegak hukum yang berwenang mengusutnya hanya Polri dan kejaksaan. KPK tidak bisa menjangkaunya," kata Fickar saat dihubungi Tempo secara terpisah.

    Di lain pihak, sejumlah pengusaha mengaku keberatan dengan rencana peraturan ini. Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Otomotif Indonesia Gunadi Sindhuwinata menilai peraturan atau instrumen hukum yang ada di perusahaan sudah cukup untuk mencegah terjadinya potensi korupsi antar swasta. KPK pun dinilai tidak berwenang ikut andil dalam urusan privat sektor swasta. "Di perusahaan aturannya jelas. Kalau melanggar, sanksinya dipecat," kata Gunadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.