Pengusaha Keberatan jika KPK Bisa Jerat Korupsi di Sektor Swasta

Reporter

Penyidik memperlihatkan barang bukti uang yang disita saat OTT KPK di Lampung Tengah ketika memberikan keterangan di gedung KPK Jakarta, 15 Februari 2018. KPK menyita uang Rp 1 miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI guna pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengusaha menyatakan keberatan jika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bisa menangani kasus korupsi di sektor swasta. Menurut para pengusaha, di dunia usaha, tidak dapat dimungkiri ada sistem fee antar-pengusaha untuk melancarkan usaha mereka.

"Kalau enggak ada sistem fee, usaha tidak jalan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, apakah biaya entertain dan akomodasi ini nantinya akan dihitung gratifikasi atau suap juga?" kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta Nurzaman dalam sebuah acara diskusi di Hotel Ibis, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.

Keberatan lain muncul dari Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman. Menurut Kyatmaja, permasalahan sektor swasta ini merupakan urusan sektor privat, yang tidak perlu dicampurtangani KPK.

Baca: Perdebatan Komisi III DPR dan KPK Soal Korupsi Sektor Swasta

Pengusaha lain, Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Otomotif Indonesia Gunadi Sindhuwinata, mengatakan peraturan atau instrumen hukum di perusahaan sudah cukup untuk mencegah terjadinya potensi korupsi antar-swasta. "Di perusahaan aturannya jelas. Kalau melanggar, sanksinya dipecat," ujarnya di lokasi yang sama.

Pada intinya, para pengusaha tersebut menganggap KPK tidak berwenang menjerat korupsi di sektor swasta. Di lain sisi, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menuturkan KPK ingin menjerat korupsi di sektor swasta tidak sebatas karena hasrat semata, melainkan memang diamanatkan Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC), yang sudah diratifikasi Indonesia pada 2006. "Nah, kenapa sampai sekarang DPR tidak membuat undang-undang tentang itu? Itu menjadi ranah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," ucapnya.

Namun, untuk mengisi kekosongan hukum, kata Setiadi, kini sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. "Peraturan ini sudah mengatur secara rinci soal penanganan tindak pidana swasta, dari jenis-jenis tindakannya, termasuk korupsi, hingga cara menangani perusahaan yang bubar atau bergabung dengan perusahaan lain," tuturnya.

Baca: Revisi KUHP, KPK Ingin Tangani Kasus Korupsi Sektor Swasta

Adapun pakar hukum, Asep Iwan Irawan, menilai, selain Peraturan Mahkamah Agung tersebut, akan lebih baik jika ada aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur korupsi di sektor swasta. "Jadi lebih jelas aturan dan kewenangan diatur di sana," katanya.

Seperti diketahui, DPR saat ini sedang menggodok Rancangan KUHP berkaitan dengan UNCAC, yang sudah diratifikasi Indonesia. Salah satu yang dibahas tentu memperluas wilayah tindak pidana korupsi hingga mencakup sektor swasta. Jika ketentuan korupsi sektor swasta hanya masuk ke KUHP, penegak hukum yang berwenang mengusutnya hanya Kepolisian RI dan kejaksaan. KPK tidak termasuk di dalamya.






KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

11 menit lalu

KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

KPK telah meningkatkan kasus suap BPN Riau ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 1 miliar.


KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

2 jam lalu

KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

KPK melelang sejumlah aset milik mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.


KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

23 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

1 hari lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

2 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

2 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.