Soal Ancaman Nazaruddin, Fahri Hamzah: Enggak Ada Buktinya

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meradang dengan ancaman mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Fahri membantah seluruh tudingan Nazaruddin soal keterlibatannya dalam kasus korupsi. Ia pun ragu Nazar mampu membuktikan ucapannya.

    “Bohong, Nazar enggak ada bukti. Nazar itu lagi marah dan depresi. Bohong itu! Kalau ada buktinya kenapa sekarang dia ngomong. Enggak ada buktinya. Ini bohong. Percaya deh!,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.

    Baca juga: Nazaruddin Sebut Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah

    Sebelumnya, Nazaruddin mengatakan akan membongkar korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah. Menurut Nazaruddin, Fahri menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai wakil ketua Komisi Hukum DPR. "Saya akan segera menyerahkan berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah," kata Nazaruddin usai bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, kemarin.

    Nazaruddin mengklaim akan memberikan bukti yang cukup untuk menjadikan Fahri tersangka. Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet di Hambalang itu tak menyebutkan kasus apa yang menyeret nama Fahri. Ia berjanji akan memberikan data dan bukti kepada KPK.

    Fahri menegaskan tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi selama menjadi anggota Dewan. Namun, ia mengaku telah mengenal modus anggota Dewan untuk mendapatkan duit yang disalurkan untuk konstituennya.

    “Enggak ada (keterlibatan). Saya sejak masuk DPR ini, saya tahu cara orang bermain dan itu saya memakai mata batin saya. Saya ngerti siapa yang bermain,” kata Fahri Hamzah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.