Nazaruddin Benarkan Ada Istilah Kawal Anggaran di DPR untuk E-KTP

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 19 Februari 2018. TEMPO/Maria Fransisca

    Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 19 Februari 2018. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin membenarkan adanya istilah kawal anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehubungan dengan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Nazaruddin memaparkan ada permintaan kepada Mirwan Amir selaku politikus Partai Demokrat sekaligus mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP.

    "Cara kawalnya di pimpinan Banggar DPR. Waktu itu yang istilahnya mengijonkan (memesan proyek terlebih dulu sebelum terealisasi) itu Pak Andi Narogong," kata Nazaruddin saat bersaksi untuk terdakwa e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2018.

    Baca: Nazaruddin Sebut Semua Ketua Fraksi DPR Menerima Jatah E-KTP

    Nazaruddin tak menjelaskan rinci bagaimana teknis pengawalan proyek itu berlangsung. Namun, Nazaruddin mencontohkan dengan pengalamannya di kasus Permai Grup mengenai suap proyek Kementerian Pendidikan serta Kementerian Olahraga tahun anggaran 2010-2011.

    Dalam kasus itu, kata Nazaruddin, ditemukan coretan ketika penyidik KPK menggeledah gedung DPR. Di coretan itu ada sejumlah warna, salah satunya biru.

    Warna biru merupakan simbol Partai Demokrat. Hal itu sudah dibenarkan Angelina Sondakh, terpidana suap proyek Kementerian Pendidikan serta Kementerian Olahraga tahun anggaran 2010-2011.

    Nazaruddin menyatakan pemberian uang yang berasal dari sumber tidak sah kepada anggota DPR selalu diberikan tunai dan tanpa tanda terima.

    Baca juga: Nazaruddin Sebut Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah

    Sebelumnya, beberapa saksi berujar pembahasan anggaran proyek di komisi II pada akhirnya akan dibawa ke banggar, termasuk e-KTP. Menurut mantan Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng, tidak ada istilah kawal anggaran selama ia memimpin banggar. Jadwal rapat di banggar DPR dibuat sesuai tata tertib dan UU MD3. Kesepakatan atas suatu hal diputuskan lewat pleno banggar. "Jadi di sini (banggar DPR) tidak ada kawal-mengawal. Mungkin Nazaruddin yang sering mengawal jadi dia tahu," ucap Mekeng.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.