Mabes Polri Gelar Rapat Mengantisipasi Kepulangan Rizieq Shihab

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi sambutan penandatangan Nota Kesepahaman Pengamanan di Komplek Parlemen, Jakarta,  14 Februari 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi sambutan penandatangan Nota Kesepahaman Pengamanan di Komplek Parlemen, Jakarta, 14 Februari 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah.

    TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri menggelar rapat terkait rencana kepulangan Rizieq Shihab, Senin, 19 Februari 2018. Rapat akan berlangsung melalui video conference yang melibatkan para Kapolda dan dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri.

    Rencana rapat itu tertera dalam surat telegram Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertanggal 19 Februari 2018. Tito memerintahkan para Kapolda dan pejabat utama Polda untuk mengikuti rapat melalui video conference yang akan dilaksanakan pada Senin, 19 Februari 2018.

    Baca juga: Ditjen Imigrasi Serahkah Rizieq Shihab ke Polri Jika Pulang

    Rapat yang akan dipimpin Wakapolri Komjen Syafruddin itu digelar di Pusat Pengendalian Krisis, Mabes Polri, Jakarta Selatan. "Membahas tentang kesiapan pengamanan dalam rangka antisipasi kembalinya HRS (Habib Rizieq Shihab) ke Indonesia," kata Asisten Operasi Kapolri, Irjen Mochamad Iriawan, dalam surat telegram tersebut.

    Simak: Bila Rizieq Pulang, Ini Deretan Kasus yang Menyambutnya

    Kabar kepulangan Rizieq mencuat setelah adanya panitia penyambutan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam tersebut. Selain itu, beredar foto tiket pesawat kepulangan Rizieq.

    Baca juga: Presidium 212: Jika Diminta Anies, Rizieq Shihab Pasti Pulang

    Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Novel Bamukmin mengatakan kepastian kepulangan Rizieq Shihab akan tergantung pada hasil salat istikharah yang dilakukannya. 

    Rizieq hingga kini berdiam di Arab Saudi sejak April 2017. Dia berada di sana paska ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pornografi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.