KPU Diminta Persiapkan Bukti Menghadapi Sengketa Partai

Editor

Amirullah

Tim Verifikasi KPU bersama Anggota Partai memeriksa berkas partai politik yang melakukan pendaftaran ulang sebagai peserta pemilu 2019 di kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta, 20 November 2017. KPU membuka kembali pendaftaran ulang partai politik peserta pemilu 2019 terhadap sembilan partai diantaranya PKPI Hendropriyono, PBB, Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan PIKA sesuai dengan keputusan Bawaslu. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU diminta mempersiapkan diri untuk menghadapi sengketa yang akan diajukan partai politik, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti pemilu 2019. Upaya ini harus dilakukan setelah KPU menetapkan keputusannya pada Sabtu kemarin.

"Pihak yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sudah dipastikan akan menempuh langka hukum sebagai saluran keberatan atas surat keputusan yang dibuat KPU," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini dalam siaran pers, Sabtu, 17 Februari 2018.

Baca juga: PBB Tak Lolos, Fahri Hamzah Pertanyakan Keputusan KPU

Menurut Titi, adalah keniscayaan bagi KPU untuk mempersiapkan segala bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat untuk meyakinkan bahwa keputusan yang mereka buat itu benar.

Titi mengatakan penetapan partai politik peserta pemilu merupakan tahapan penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemilu 2019. Dari penetapan ini, kata dia, arah pencalonan legislatif dan presiden akan ditentukan.

Sengketa penetapan partai politik peserta pemilu, menurut Titi, adalah medium paling konkret untuk menguji kredibilitas, profesionalisme, dan kemandirian KPU selaku penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan tahapan pemilu serentak 2019.

KPU menetapkan 14 partai politik peserta pemilu 2019 pada 17 Februari 2018, sementara dua partai lain dinyatakan tidak lolos. Dua partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI).

Baca juga: KPU Undi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Malam Ini

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan PBB tidak lolos karena kepengurusan partai di Provinsi Papua Barat tidak memenuhi syarat. Sedangkan kepengurusan PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Nanti, kalau ada sengketa, kami akan tunjukkan bahwa ini hasil kerja kami. Ada ruang yang disediakan. Kalau itu mau digunakan, semua harus menerima itu. Apa pun putusannya, kami berharap semua menerima," kata Arief.






Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

13 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

31 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

16 Februari 2022

KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

Pramono menuturkan ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir namun akan diperkuat.


Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

1 Oktober 2021

Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

Dari hasil survei itu terlihat mayoritas responden tidak percaya pada rumor kebangkitan PKI.


Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

16 September 2021

Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

KPU mengusulkan agar pemerintah memastikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk para petugas, seperti PPS di Pemilu 2024.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

25 Agustus 2021

Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

Demokrat meminta para elite politik, terutama partai politik pendukung pemerintah untuk fokus membantu rakyat di masa pandemi Covid-19.


DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

4 Agustus 2021

DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

Anggota DPR meminta KPU mempertimbangkan penyederhanaan surat suara Pemilu 2024.


Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

1 Juni 2021

Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

Bawaslu Pusat meminta anggota Bawaslu di daerah meningkatkan kesiapsiagaan SDM untuk Pemilu 2024.


DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

9 Maret 2021

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta tetap dibahas.