Pasal Antikritik UU MD3, Formappi: Ancaman Bagi Demokrasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebastian Salang. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Sebastian Salang. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta- Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebutkan adanya pasal antikritik dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) disebut sebagai periode yang kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan sebelum reformasi.

    "DPR membawa suatu kemunduran," ujar Sebastian di diskusi Persepktif Indonesia, di Jakarta pada Sabtu, 17 Februari 2018

    Pasal antikritik itu tertera dalam pasal 122 huruf K UU MD3 yang menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berhak melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR.

    Baca: Bambang Soesatyo Akan Buat Lomba Kritik DPR

    Menurut Sebastian, pasal ini merupakan sebuah ancaman yang serius bagi demokrasi Indonesia. DPR yang dasarnya adalah wakil rakyat yang mempunyai hak dan kewajiban kepada wakilnya, namun membentengi diri untuk tidak dikritik.

    Dengan adanya pasal ini, menurut Sebastian, dalih DPR untuk menjaga kehormatan justru membuat DPR malah menjatuhkan kehormatannya. Ia menyebut di era demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang, pasal ini sulit diterapkan. "DPR berpikir selamat dengan adanya pasal ini, tapi tidak," kata dia.

    Belum lagi, kata Sebastian, definisi penghinaan yang belum jelas dalam pasal tersebut, sehingga menyebabkan pasal ini karet dan bisa dikenakan ke siapa saja. "Ini seperti pasal sapu jagat bagi DPR untuk melindungi diri," ujarnya.

    Baca: UU MD3 Disahkan, MKD Buat Parameter Frasa Merendahkan Anggota DPR

    Sebastian menilai, DPR periode ini sejak awal memang penuh kritik, lantaran banyak anggota DPR yang tersangkut proses hukum termasuk pimpinannya. Hal ini yang dinilainya memicu pasal ini agar DPR bisa melindungi diri dari kritik dan proses hukum. Pun seperti adanya pasal 245 UU MD3 yang tentang izin dari Mahkamah Kode Etik dan presiden untuk diproses hukum.

    Selain itu, Sebastian mengatakan DPR tidak sadar kalau kesadaran masyarakat terhadap pemerintahan dan politik semakin meningkat, maka upaya untuk membentengi diri dari kritikan suatu yang konyol dan tidak masuk akal saat ini. "Makannya ini periode yang kelam, bahkan sebelum reformasi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.