Fraksi PPP: Pembahasan UU MD3 Terburu-buru

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kiri) memberi dokumen pengesahan kepada menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) di Senayan, Jakarta, 12 Februari 2018. Panitia kerja (Panja) Revisi UU MD3 dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM sepakat menambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 di MPR dan 1 di DPD. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai bahwa pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terburu-buru. "Kalau Fraksi PPP berpendapat seperti itu (terburu-buru)," kata Arsul dalam diskusi "Benarkah DPR Gak Mau Dikritik?" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Februari 2018.

Menurut Arsul, masih banyak pasal yang berpotensi bermasalah di dalam UU MD3. “Paling tidak, bisa (disahkan pada) masa sidang berikutnya.”

Baca:
UU MD3 Disahkan, Mahfud Md: DPR Kacaukan...
Lewat Petisi Online, Netizen Tolak UU MD3

Anggota Komisi Hukum DPR ini juga mengatakan Dewan perlu mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap UU MD3. Ia mengakui pembahasan undang-undang ini kurang melibatkan publik. "Dengarkanlah masyarakat sipil dan ahli tata negara untuk membahas ini."

Ia membandingkan pembahasan UU MD3 dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut dia, Panitia Kerja yang membahas RKUHP memberikan pasal-pasal alternatif terhadap beberapa isu krusial dalam pembahasan. "Kami di Panja RKUHP tidak buru-buru main ketok," ujar Arsul.

Baca juga:
Soal UU MD3, Pengamat: Persekongkolan Jahat...
UU MD3 Disahkan, MKD Buat Parameter Frasa...

Seharusnya, kata dia, UU MD3 memuat detail penjelasan soal pasal-pasal krusial seperti pasal 122 soal merendahkan anggota DPR dan DPR, serta pasal 245 yang mengatur hak imunitas anggota Dewan. PPP mengingatkan semua harus diatur detail dalam UU MD3. “Ini hukum acara, tidak bisa diatur lewat aturan lain di bawah undang-undang," kata Arsul.

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Sebanyak dua fraksi keluar atau walk out dari pengesahan undang-undang itu. Dua fraksi itu adalah Fraksi PPP dan Partai NasDem.






Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

3 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

23 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

39 hari lalu

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.


PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

13 Mei 2022

PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sepakat mengedepankan kerja sama inklusif, bukan eksklusif.


Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

13 Mei 2022

Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum melakukan pembahasan soal calon presiden untuk Pilpres 2024.


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP Buka Pintu Partai Lain Bergabung

PPP menyatakan tak menutup kemungkinan partai lain bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu


Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

13 Mei 2022

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, PPP: Belum Ada Pembicaraan Soal Capres

PPP menyatakan belum ada pembicaraan soal calon presiden dalam Koalisi Indonesia Bersatu.


Kuasa Hukum Ade Armando Somasi Eddy Soeparno, MKD: DPR Punya Hak Imunitas

18 April 2022

Kuasa Hukum Ade Armando Somasi Eddy Soeparno, MKD: DPR Punya Hak Imunitas

Mahkamah Kehormatan Dewan menanggapi somasi pengacara Ade Armando kepada Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno.