Menteri Tjahjo: Kepala Daerah Harus Paham Area Rawan Korupsi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jambi Zumi Zola dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Februari 2018. Tempo/Zara Amelia

    Gubernur Jambi Zumi Zola dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Februari 2018. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah seharusnya sudah memahami area rawan korupsi sehingga tak terlibat pidana tersebut. Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri sudah sering menyampaikan pesan untuk menghindari perilaku korupsi dalam berbagai kesempatan.

    "Sering kami sampaikan (area rawan korupsi) secara resmi dan tertulis di forum diklat kepala daerah, forum pengawasan dengan KPK, Irjen Kemendagri, BPK, dan BPKP. Seharusnya pejabat pusat dan daerah sudah paham," ucap Tjahjo pada Jumat, 17 Februari 2018.

    Baca: OTT Kepala Daerah, Zulkifli Hasan: Ini Peringatan Keras

    Selain itu, ujar Tjahjo, sistem pencegahan korupsi di pemerintahan sudah dibuat. Di antaranya untuk mengatasi suap dan penerimaan gratifikasi.

    Kendati demikian, Tjahjo mengakui, saat ini masih banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kalau masih ada (kepala daerah) yang terkena OTT oleh penegak hukum, ya kembali ke individunya," tuturnya.

    Baca: 8 Kepala Daerah yang Diduga Korupsi untuk Modal Pilkada

    Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie mengatakan kepala daerah seharusnya tidak perlu terlibat kasus suap terkait dengan APBD. Berdasarkan ketentuan, kata dia, ketika DPRD tidak bersepakat dengan anggaran yang diajukan kepala daerah, kepala daerah bisa menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.

    "Sehingga ini kembali kepada masing-masing individu, baik SKPD maupun anggota DPRD. Aturan sudah sangat jelas. Imbauan dan peringatan juga sudah sering dilakukan," ucap Arief.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.