Menteri Tjahjo: Kepala Daerah Harus Paham Area Rawan Korupsi

Reporter

Gubernur Jambi Zumi Zola dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Februari 2018. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah seharusnya sudah memahami area rawan korupsi sehingga tak terlibat pidana tersebut. Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri sudah sering menyampaikan pesan untuk menghindari perilaku korupsi dalam berbagai kesempatan.

"Sering kami sampaikan (area rawan korupsi) secara resmi dan tertulis di forum diklat kepala daerah, forum pengawasan dengan KPK, Irjen Kemendagri, BPK, dan BPKP. Seharusnya pejabat pusat dan daerah sudah paham," ucap Tjahjo pada Jumat, 17 Februari 2018.

Baca: OTT Kepala Daerah, Zulkifli Hasan: Ini Peringatan Keras

Selain itu, ujar Tjahjo, sistem pencegahan korupsi di pemerintahan sudah dibuat. Di antaranya untuk mengatasi suap dan penerimaan gratifikasi.

Kendati demikian, Tjahjo mengakui, saat ini masih banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kalau masih ada (kepala daerah) yang terkena OTT oleh penegak hukum, ya kembali ke individunya," tuturnya.

Baca: 8 Kepala Daerah yang Diduga Korupsi untuk Modal Pilkada

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie mengatakan kepala daerah seharusnya tidak perlu terlibat kasus suap terkait dengan APBD. Berdasarkan ketentuan, kata dia, ketika DPRD tidak bersepakat dengan anggaran yang diajukan kepala daerah, kepala daerah bisa menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.

"Sehingga ini kembali kepada masing-masing individu, baik SKPD maupun anggota DPRD. Aturan sudah sangat jelas. Imbauan dan peringatan juga sudah sering dilakukan," ucap Arief.






Sekjen Kemendagri Minta Masyarakat Saling Hormati Hak Beragama

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Masyarakat Saling Hormati Hak Beragama

Hak untuk beragama tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Semua dibatasi oleh hukum.


Kemendagri Pastikan Kembali Kesiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan

1 hari lalu

Kemendagri Pastikan Kembali Kesiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan

Pokja III Satgas DOB telah menggelar rakor dengan pihak terkait untuk memastikan keisapan Pemprov Papua Pegunungan.


Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

4 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

4 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

4 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

4 hari lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

4 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

Partai GERB milik mantan Perdana Menteri Boyko Borissov maju dalam pemilu hari Minggu kemarin. GERB diprediksi menang tipis


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

6 hari lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

6 hari lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

7 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran