Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gereja Katolik Dukung Umat di Papua Terjun ke Politik

image-gnews
Pemandangan Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua, 9 Mei 2017. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jalur Trans Papua segmen 5 yakni Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu sepanjang 284,3 Km telah tersambung. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Pemandangan Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua, 9 Mei 2017. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jalur Trans Papua segmen 5 yakni Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu sepanjang 284,3 Km telah tersambung. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, JAYAPURA -Gereja Katolik mendukung umat di Papua untuk berkecimpung di bidang politik sesuai dengan semangat Injil, yakni menjadi garam dan terang dunia dan teguh menolak permainan politik kotor seperti mahar politik, korupsi, memperalat SARA, dan bersikap pragmatis demi kekuasaan dan uang.

Uskup Jayapura, Monsinyur Leo Laba Ladjar OFM menyatakan itu saat memberikan pengarahan sebelum Rapat Koordinasi atau Rakor Komisi Kerasulan Awam Regio Papua 2018 pada Kamis malam, 15 Februari 2018 di Jayapura, Papua.

Rakor berlangsung pada 16 - 18 Februari 2018 dan diikuti sekitar 200 umat Katolik di Keuskupan Regio Papua yang terdiri dari lima wilayah hirarki Keuskupan yakni, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Merauke, Keuskupan Sorong-Manokwari, Keuskupan Agats-Asmat, dan Keuskupan Timika.

BACA:Kelompok Separatis Papua Ditolak Jadi Anggota MSG

Uskup Leo Laba Ladjar menjelaskan, Komisi Kerasulan Awam yang dipayungi masing-masing keuskupan memberi perhatian khusus pada bidang politik. Sebab politik merupakan realitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam realita itu, Uskup Leo menyatakan, Injil yang diimani umat Katolik berperan sebagai terang yang menerangi akal budi dan memulihkan kemampuan akal budi untuk mencapai kecerahan dalam berpolitik, sehingga nilai-nilai hadir secara nyata dan mengarahkan orang berpolitik.

"Tetapi iman tidak boleh dijadikan pedoman untuk menentukan sistem politik dan cara berpolitik," kata Uskup Leo Laba yang menegaskan penolakan Gereja terhadap pemerintahan teokrasi, negara berdasarkan agama tertentu.

Sebelumnya, Rama Siswantara PR sebagai Sekretaris Eksekutif Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI menjelaskan, Gereja mendampingi, menguatkan, dan mendukung para awam yang berkecimpung dalam politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Positioning Gereja Katolik pun sudah jelas, yakni sepenuhnya mendukung nilai-nilai Pancasila dan NKRI atau Merah Putih.

Sebagai catatan, ada 39 kota dan 115 kabupaten di Papua yang mengikuti pilkada 2018. Berdasarkan indeks kerawanan pilkada 2018 di tingkat nasional, Papua menempati urutan pertama dengan indeks 3,41.

Baca: Penyanderaan di Papua, JK: Selamatkan Rakyat Apa pun Caranya

Dengan realita ini, menurut Uskup Leo Laba, Gereja yang berperan sebagai kekuatan moral akan terus menerus mendorong agar umat di Papua berpartisipasi dalam pilkada dengan teguh menolak sikap pragmatis dan menolak politik kotor.

Meski berat karena ada anggapan politik memang kotor, namun Uskup Leo Laba menegaskan, kesabaran untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran iman, pasti akan meraih kemenangan.

Rakor Komisi Kerasulan Awam Regio Papua 2018 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal pada Jumat sore, 16 Februari, bertemakan Harapan Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Regio Papua bagi Kaum Awam yang bergiat di bidang Kemasyarakatan dan Sosial Politik di Papua.

MARIA RITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

20 jam lalu

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, saat ditemui usai peluncuran Laporan Hari Bhayangkara pada Senin, 1 Juli 2024 di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

KontraS: sebanyak 64 peristiwa tersebut menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas.


Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

22 jam lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ide pembentukan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua berasal dari Menhan Prabowo Subianto.


TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

2 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

TNI mengklaim situasi keamanan di Nduga bakal berisiko terancam kembali jika personel militer ditarik.


Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

2 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Yonif PDR merupakan satuan yang berfungsi untuk mengamankan objek vital, seperti bandara dan pelabuhan. TEMPO/Subekti
Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.


Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

2 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

Yonif baru ini dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan.


Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

2 hari lalu

Petugas berbincang denga warga saat mengevakuasi mereka di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 11 Februari 2023. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada pengungsi susulan dari Paro menuju Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, sehingga para prajurit TNI-Polri terus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Paro. Foto: Istimewa
Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

Penarikan pasukan TNI-Polri dari Nduga bisa membuat pemulangan pengungsi berjalan kondusif. Pembebasan Philip bisa jadi momentum pemulangan pengungsi.


TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

3 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

Pembentukan batalyon TNI seperti Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah.


TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

3 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

TNI mendirikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.


Panglima TNI Resmikan Pembentukan Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan di Lima Wilayah Papua

3 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Panglima TNI Resmikan Pembentukan Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan di Lima Wilayah Papua

Yonif baru iitu dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan di Papua.


Pesawat Smart Air Tergelincir di Intan Jaya Papua, Polisi Selidiki Penyebabnya

3 hari lalu

Pesawat dari maskapai Smart Air Aviation Cakrawala tergelincir saat mendarat di landasan pacu Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dok. Istimewa
Pesawat Smart Air Tergelincir di Intan Jaya Papua, Polisi Selidiki Penyebabnya

Berdasarkan video dari tempat kejadian perkara, sayap bagian kiri pesawat Smart Air itu terlihat menubruk pepohonan.