Gereja Katolik Dukung Umat di Papua Terjun ke Politik

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemandangan Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua, 9 Mei 2017. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jalur Trans Papua segmen 5 yakni Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu sepanjang 284,3 Km telah tersambung. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Pemandangan Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua, 9 Mei 2017. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jalur Trans Papua segmen 5 yakni Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu sepanjang 284,3 Km telah tersambung. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, JAYAPURA -Gereja Katolik mendukung umat di Papua untuk berkecimpung di bidang politik sesuai dengan semangat Injil, yakni menjadi garam dan terang dunia dan teguh menolak permainan politik kotor seperti mahar politik, korupsi, memperalat SARA, dan bersikap pragmatis demi kekuasaan dan uang.

    Uskup Jayapura, Monsinyur Leo Laba Ladjar OFM menyatakan itu saat memberikan pengarahan sebelum Rapat Koordinasi atau Rakor Komisi Kerasulan Awam Regio Papua 2018 pada Kamis malam, 15 Februari 2018 di Jayapura, Papua.

    Rakor berlangsung pada 16 - 18 Februari 2018 dan diikuti sekitar 200 umat Katolik di Keuskupan Regio Papua yang terdiri dari lima wilayah hirarki Keuskupan yakni, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Merauke, Keuskupan Sorong-Manokwari, Keuskupan Agats-Asmat, dan Keuskupan Timika.

    BACA:Kelompok Separatis Papua Ditolak Jadi Anggota MSG

    Uskup Leo Laba Ladjar menjelaskan, Komisi Kerasulan Awam yang dipayungi masing-masing keuskupan memberi perhatian khusus pada bidang politik. Sebab politik merupakan realitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

    Dalam realita itu, Uskup Leo menyatakan, Injil yang diimani umat Katolik berperan sebagai terang yang menerangi akal budi dan memulihkan kemampuan akal budi untuk mencapai kecerahan dalam berpolitik, sehingga nilai-nilai hadir secara nyata dan mengarahkan orang berpolitik.

    "Tetapi iman tidak boleh dijadikan pedoman untuk menentukan sistem politik dan cara berpolitik," kata Uskup Leo Laba yang menegaskan penolakan Gereja terhadap pemerintahan teokrasi, negara berdasarkan agama tertentu.

    Sebelumnya, Rama Siswantara PR sebagai Sekretaris Eksekutif Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI menjelaskan, Gereja mendampingi, menguatkan, dan mendukung para awam yang berkecimpung dalam politik.

    Positioning Gereja Katolik pun sudah jelas, yakni sepenuhnya mendukung nilai-nilai Pancasila dan NKRI atau Merah Putih.

    Sebagai catatan, ada 39 kota dan 115 kabupaten di Papua yang mengikuti pilkada 2018. Berdasarkan indeks kerawanan pilkada 2018 di tingkat nasional, Papua menempati urutan pertama dengan indeks 3,41.

    Baca: Penyanderaan di Papua, JK: Selamatkan Rakyat Apa pun Caranya

    Dengan realita ini, menurut Uskup Leo Laba, Gereja yang berperan sebagai kekuatan moral akan terus menerus mendorong agar umat di Papua berpartisipasi dalam pilkada dengan teguh menolak sikap pragmatis dan menolak politik kotor.

    Meski berat karena ada anggapan politik memang kotor, namun Uskup Leo Laba menegaskan, kesabaran untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran iman, pasti akan meraih kemenangan.

    Rakor Komisi Kerasulan Awam Regio Papua 2018 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal pada Jumat sore, 16 Februari, bertemakan Harapan Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Regio Papua bagi Kaum Awam yang bergiat di bidang Kemasyarakatan dan Sosial Politik di Papua.

    MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.