Fahri Sindir OTT Kepala Daerah, KPK: Tak Penting Ditanggapi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik memperlihatkan barang bukti uang yang disita saat OTT KPK di Lampung Tengah ketika memberikan keterangan di gedung KPK Jakarta, 15 Februari 2018. KPK menyita uang Rp 1 miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI guna pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. ANTARA/Wahyu Putro A

    Penyidik memperlihatkan barang bukti uang yang disita saat OTT KPK di Lampung Tengah ketika memberikan keterangan di gedung KPK Jakarta, 15 Februari 2018. KPK menyita uang Rp 1 miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI guna pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, enggan menanggapi kecurigaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah atas operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah kepala daerah belakangan ini. Fahri Hamzah menyebut serangkaian OTT itu sebagai titipan.

    "Menurut kami, itu tidak terlalu penting ditanggapi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 16 Februari 2018.

    Kecurigaan Fahri Hamzah disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 15 Februari 2018. Fahri menyebut OTT tersebut sebagai titipan karena kepala daerah yang ditangkap belakang ini merupakan kepala daerah yang kembali maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018.

    Baca: Fahri Sindir OTT KPK Titipan, Saut Situmorang: Titipan Reformasi

    Febri berujar, KPK bekerja berdasarkan bukti. Walau tak menyebut Fahri secara spesifik, Febri menuturkan beberapa pihak yang mengkritik kinerja KPK justru sering tak menyertakan bukti.

    "Ada orang-orang tertentu yang terlalu sering mengatakan hal-hal yang tidak ada bukti sama sekali, jadi lebih baik KPK bekerja saja dan tidak perlu menggapai hal seperti itu," ucap Febri.

    Menanggapi tudingan Fahri Hamzah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan lembaganya memang bekerja berdasarkan titipan. Titipan yang dimaksud adalah reformasi penegakan hukum. "KPK itu bekerja berdasarkan titipan reformasi penegakan hukum yang tertuang dalam UU KPK dan UU Pemberantasan Tipikor yang cara menjalankannya diatur KUHAP," ujarnya.

    Baca: 8 Kepala Daerah yang Diduga Korupsi untuk Modal Pilkada

    Saut mengaku tak mempermasalahkan jika ada pihak yang mendebat kinerja KPK. Namun dia meminta perdebatan itu dilakukan di ranah hukum. "Silakan, debat kasus yang ditangani KPK. Sesuai dengan kewenangan, itu di pengadilan, bukan di ranah lain," ucapnya.

    Pada Februari ini, KPK telah melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah. Pada Rabu, 14 Februari 2018, KPK menggelar OTT terhadap Bupati Subang Imas Aryumningsih. Imas diketahui tengah mengikuti kontestasi pilkada 2018. Bersama Sutarno, dia merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang nomor urut 2. Pasangan itu didukung Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Berkarya.

    Pada Ahad, 11 Februari 2018, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, terjerat OTT KPK. Marianus merupakan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018 yang berpasangan dengan Emmilia Nomlen. Pasangan tersebut diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKB.

    Sebelumnya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK dalam OTT pada 3 Februari 2018. Nyono merupakan calon bupati inkumben yang berpasangan dengan Subaidi Muhtar. Nyono diusung Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PKB, Partai Amanat Nasional, dan Partai NasDem.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.