Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fahri Sindir OTT Kepala Daerah, KPK: Tak Penting Ditanggapi

image-gnews
Penyidik memperlihatkan barang bukti uang yang disita saat OTT KPK di Lampung Tengah ketika memberikan keterangan di gedung KPK Jakarta, 15 Februari 2018. KPK menyita uang Rp 1 miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI guna pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. ANTARA/Wahyu Putro A
Penyidik memperlihatkan barang bukti uang yang disita saat OTT KPK di Lampung Tengah ketika memberikan keterangan di gedung KPK Jakarta, 15 Februari 2018. KPK menyita uang Rp 1 miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI guna pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, enggan menanggapi kecurigaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah atas operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah kepala daerah belakangan ini. Fahri Hamzah menyebut serangkaian OTT itu sebagai titipan.

"Menurut kami, itu tidak terlalu penting ditanggapi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 16 Februari 2018.

Kecurigaan Fahri Hamzah disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 15 Februari 2018. Fahri menyebut OTT tersebut sebagai titipan karena kepala daerah yang ditangkap belakang ini merupakan kepala daerah yang kembali maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018.

Baca: Fahri Sindir OTT KPK Titipan, Saut Situmorang: Titipan Reformasi

Febri berujar, KPK bekerja berdasarkan bukti. Walau tak menyebut Fahri secara spesifik, Febri menuturkan beberapa pihak yang mengkritik kinerja KPK justru sering tak menyertakan bukti.

"Ada orang-orang tertentu yang terlalu sering mengatakan hal-hal yang tidak ada bukti sama sekali, jadi lebih baik KPK bekerja saja dan tidak perlu menggapai hal seperti itu," ucap Febri.

Menanggapi tudingan Fahri Hamzah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan lembaganya memang bekerja berdasarkan titipan. Titipan yang dimaksud adalah reformasi penegakan hukum. "KPK itu bekerja berdasarkan titipan reformasi penegakan hukum yang tertuang dalam UU KPK dan UU Pemberantasan Tipikor yang cara menjalankannya diatur KUHAP," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: 8 Kepala Daerah yang Diduga Korupsi untuk Modal Pilkada

Saut mengaku tak mempermasalahkan jika ada pihak yang mendebat kinerja KPK. Namun dia meminta perdebatan itu dilakukan di ranah hukum. "Silakan, debat kasus yang ditangani KPK. Sesuai dengan kewenangan, itu di pengadilan, bukan di ranah lain," ucapnya.

Pada Februari ini, KPK telah melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah. Pada Rabu, 14 Februari 2018, KPK menggelar OTT terhadap Bupati Subang Imas Aryumningsih. Imas diketahui tengah mengikuti kontestasi pilkada 2018. Bersama Sutarno, dia merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang nomor urut 2. Pasangan itu didukung Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Berkarya.

Pada Ahad, 11 Februari 2018, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, terjerat OTT KPK. Marianus merupakan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018 yang berpasangan dengan Emmilia Nomlen. Pasangan tersebut diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKB.

Sebelumnya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK dalam OTT pada 3 Februari 2018. Nyono merupakan calon bupati inkumben yang berpasangan dengan Subaidi Muhtar. Nyono diusung Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PKB, Partai Amanat Nasional, dan Partai NasDem.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Akhirnya Tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Eks Penyidik: Lambat Mengambil Langkah Hukum

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Akhirnya Tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Eks Penyidik: Lambat Mengambil Langkah Hukum

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo mempertanyakan lambatnya penetapan tersangka terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor


Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

11 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


Pimpinan KPK Ungkap OTT Sering Bocor, Eks Penyidik Bandingkan Kinerja Kejaksaan Bongkar Korupsi Timah

15 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pimpinan KPK Ungkap OTT Sering Bocor, Eks Penyidik Bandingkan Kinerja Kejaksaan Bongkar Korupsi Timah

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan pernyataan pimpinan KPK bahwa informasi soal OTT sering bocor adalah bentuk pesimisme.


Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

17 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT


Alexander Marwata Ungkap Kemungkinan KPK Bubar Lalu Gabung Ombudsman

17 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Ungkap Kemungkinan KPK Bubar Lalu Gabung Ombudsman

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada kemungkinan KPK bergabung dengan Ombudsman RI dan fokus di pencegahan.


ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka

25 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka

ICW tegaskan KPK harus segara menetapkan Bupati Sidoarjo sebagai tersangka lantaran konstruksi kasusnya sudah jelas.


Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

47 hari lalu

Grace Natalie. Foto/Instagram
Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

Partai Gelora dan PKB 'disenggol' Grace Natalie PSI soal lonjakan suara dalam quick count sebuah lembaga survei. Apa kata Gelora dan PKB?


Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

47 hari lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.


Respons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara

47 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat ditemui di Komplek Parlemen, Selasa, 7 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Respons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara

Partai Gelora menjadi sorotan selain PSI karena mengalami lonjakan suara dalam real count sementara KPU


Fahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan

48 hari lalu

Wakil Ketua Relawan TKN Prabowo-Gibran Wahab Talaohu dan Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Fahri Hamzah memberikan keterangan saat Sarasehan Aktivis Menjaga Demokrasi bertajuk
Fahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus dihapuskan. Hal