Alasan Bupati Lampung Tengah Suap Anggota DPRD

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Lampung Tengah Mustafa keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, Jakarta, 16 Februari 2018. Mustafa resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap anggota DPRD Lampung Tengah dan Pemkab Lampung Tengah.  TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Bupati Lampung Tengah Mustafa keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, Jakarta, 16 Februari 2018. Mustafa resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap anggota DPRD Lampung Tengah dan Pemkab Lampung Tengah. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memaparkan alasan suap yang diberikan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar.

    "Kenapa Bupati sangat ingin pinjam Rp 300 miliar? Perlu dipahami pinjaman itu direncanakan akan digunakan untuk pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur di Lampung Tengah, yang juga diduga akan dikerjakan di bawah Dinas PUPR," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung Merah Putih KPK, Jumat, 16 Februari 2018.

    Baca juga: Empat Jam Diperiksa, Bupati Lampung Tengah Ditahan KPK

    Dalam kasus tersebut, KPK menduga Mustafa berperan memberi arahan kepada Taufik agar uang yang akan diberikan kepada anggota DPRD berasal dari dana kontraktor sebesar Rp 900 juta dan dana taktis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 100 juta.

    Febri mengatakan saat ini KPK belum mengetahui proyek apa saja yang rencananya akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah. Pihaknya juga belum menyelidiki lebih jauh apakah ada kepentingan lain dari pinjaman tersebut.

    "Sampai saat ini kami belum mengidentifikasi sejauh itu karena tentu penyidik harus berfokus terlebih dahulu pada rangkaian peristiwa pemberian suapnya," katanya.

    Febri mengatakan pinjaman Rp 300 miliar itu sebenarnya telah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun, sebelum dilakukan memorandum of understanding atau MoU antara Pemkab dan PT SMI, ada satu syarat yang belum tertentu, yaitu penandatanganan surat pernyataan dari unsur kepala daerah dan pimpinan DPRD. "Dalam konteks inilah diduga ada permintaan uang," katanya.

    Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai Tersangka Suap DPRD

    Hingga saat ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Taufik Rahman sebagai pemberi suap serta J. Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Rusliyanto, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, sebagai penerima suap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?