TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka dugaan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah terkait dengan pinjaman daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan satu orang tersangka diduga sebagai pihak pemberi, yaitu Mus, Bupati Lampung Tengah periode 2015-2020," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung Merah Putih KPK, Jumat, 16 Februari 2018.
Baca juga: KPK Ungkap Kode Cheese dalam Kasus Suap Bupati Lampung Tengah
Kemarin, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Ketiganya adalah Taufik Rahman, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah; J. Natalis Sinaga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah; dan Rusliyanto, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
KPK menduga Bupati Lampung Tengah Mustafa memberi arahan agar uang yang akan diberikan kepada anggota DPRD berasal dari kontraktor sebesar Rp 900 juta dan dana taktis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 100 juta.
Febri mengatakan pemberian uang untuk anggota DPRD agar mereka menyetujui pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar yang akan digunakan untuk sejumlah pembangunan proyek infrastruktur dengan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah sebagai pelaksana proyek.
Baca juga: Acara Bupati Lampung Tengah Ketika Disebut Terkena OTT KPK
"Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI," kata Febri.
KPK menduga, untuk memberikan persetujuan itu, DPRD meminta dana Rp 1 miliar. Untuk berkomunikasi terkait dengan suap itu, kedua pihak menggunakan kode khusus. "Dalam komunikasi muncul kode ‘cheese’ sebagai sandi untuk sejumlah uang yang dipersyaratkan agar pihak DPRD menandatangani surat pernyataan tersebut," kata Febri.
