Bupati Lampung Tengah Mustafa Bantah Ditangkap KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang baru saja menjalani cuti kampanye, membantah dirinya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya, sempat beredar kabar Mustafa ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah.

"Saya saat ini menghadiri apel siaga Polda-TNI menghadapi pilkada di Lampung," kata Mustafa, yang kini menjadi calon Gubernur Lampung, di Lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung, Kamis, 15 Februari 2018.

Baca juga: OTT KPK, Kepala Daerah dari NTT Diamankan

Terkait dengan penangkapan beberapa orang dalam OTT KPK di Lampung Tengah, ia mengaku mengetahuinya dan siap memberikan keterangan kepada penyidik KPK untuk diperiksa.

Mustafa mengaku sebagai warga negara siap menghadap KPK untuk memberikan keterangan perihal OTT tersebut, guna penegakan hukum.

Mustafa mengakui saat OTT KPK berlangsung, ia berada di Jakarta dan tengah menengok kerabatnya yang sakit. Setelah itu, dia menuju Lampung untuk menghadiri apel siaga.

Sebelumnya, KPK menangkap 14 orang dalam OTT di Lampung Tengah dan Jakarta.

"Jadi, kami konfirmasi memang ada kegiatan tim di lapangan di Lampung dan di Jakarta. Kami amankan totalnya 14 orang, ada yang di Lampung ada yang di Jakarta," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis dinihari.

Ke-14 orang itu terdiri atas anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan ada juga pihak swasta.

Selain itu, kata dia, lembaganya mengamankan sekitar Rp 1 miliar dalam OTT di Lampung Tengah itu.

Baca juga: Bupati Lampung Tengah Apresiasi Napak Tilas Tan Malaka

"Kami temukan uang di kardus dengan pecahannya Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu dengan total sekitar Rp 1 miliar. Indikasinya terkait dengan adanya kebutuhan persetujuan terhadap DPRD. Jadi, pihak-pihak pemkab butuh persetujuan pada DPRD kemudian dilakukan sejumlah upaya untuk pemberian hadiah atau janji tersebut," ucap Febri.

Ia menyatakan belum ada unsur kepala daerah yang diamankan dalam OTT itu. "Jadi, masih (anggota) DPRD. DPRD diamankan di Jakarta dan Lampung. Kemudian ada pegawai dan pejabat Pemkab Lampung Tengah dan ada pihak swasta. Sampai saat ini tim masih di lapangan," ujarnya lagi.

Ia mengatakan pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang yang diamankan itu. Mereka yang ditangkap di Lampung akan diperiksa di kantor polisi setempat, sedangkan yang di Jakarta langsung dibawa ke kantor KPK.