Ke Komnas HAM, Kapolri Tito Bahas Pilkada hingga Terorisme

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jendral Tito Karnavian memberikan keterangan seusai peresmian gedung Promoter di kompleks Polda Metro Jaya, Jakarta, 19 Januari 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.

    Kapolri Jendral Tito Karnavian memberikan keterangan seusai peresmian gedung Promoter di kompleks Polda Metro Jaya, Jakarta, 19 Januari 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian melakukan audiensi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis, 15 Februari 2018. Dalam audiensi tersebut dibahas beberapa hal, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018, pembuatan sistem penghargaan untuk anggota kepolisian, dan terorisme.

    "Kita harap ada kerja sama yang baik antara Komnas HAM dan Polri, tentunya dengan menghormati tugas dan fungsi masing-masing," kata Tito Karnavian di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2018.

    Baca: Kapolri Beri Instruksi Khusus kepada Brimob Menjelang Pilkada

    Tito mengatakan salah satu kesepakatan kedua pihak terkait dengan kerja sama menghadapi pilkada 2018. Polri dan Komnas HAM akan berusaha saling menjaga kondusivitas masyarakat. "Kami sepakat, dalam hal ini dengan Komnas HAM, menyejukkan suasana (pilkada)," kata Tito.

    Kesepakatan lain, ujar Tito, Polri dan Komnas HAM akan membuat sistem penghargaan untuk anggota polisi. Nantinya, anggota polisi yang dianggap ramah HAM dalam menjalankan tugasnya, akan diganjar sebuah penghargaan.

    Menurut Tito, penghargaan itu akan memunculkan kompetisi positif baik bagi anggotanya. "Jadi enggak hanya polisi diambil yang jelek-jeleknya saja," kata Tito.

    Baca: Kapolri Bakal Gaet Selebgram untuk Dinginkan Situasi Pilkada 2018

    Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan kesepakatan lain yang dibuat antara kedua pihak adalah tentang penanganan terorisme. Menurut dia, Komnas menyepakati penanganan terorisme merupakan wewenang kepolisian.

    Namun, dia menambahkan, untuk proses penanganan yang ramah akan HAM, Taufan menyebut kedua pihak akan membahas lebih lanjut. "Apa indikator kita sebut sebagai pelanggaran HAM, prosedur, tentu nanti kita diskusikan lebih detail," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.