Ke Komnas HAM, Kapolri Tito Bahas Pilkada hingga Terorisme

Kapolri Jendral Tito Karnavian memberikan keterangan seusai peresmian gedung Promoter di kompleks Polda Metro Jaya, Jakarta, 19 Januari 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian melakukan audiensi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis, 15 Februari 2018. Dalam audiensi tersebut dibahas beberapa hal, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018, pembuatan sistem penghargaan untuk anggota kepolisian, dan terorisme.

"Kita harap ada kerja sama yang baik antara Komnas HAM dan Polri, tentunya dengan menghormati tugas dan fungsi masing-masing," kata Tito Karnavian di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2018.

Baca: Kapolri Beri Instruksi Khusus kepada Brimob Menjelang Pilkada

Tito mengatakan salah satu kesepakatan kedua pihak terkait dengan kerja sama menghadapi pilkada 2018. Polri dan Komnas HAM akan berusaha saling menjaga kondusivitas masyarakat. "Kami sepakat, dalam hal ini dengan Komnas HAM, menyejukkan suasana (pilkada)," kata Tito.

Kesepakatan lain, ujar Tito, Polri dan Komnas HAM akan membuat sistem penghargaan untuk anggota polisi. Nantinya, anggota polisi yang dianggap ramah HAM dalam menjalankan tugasnya, akan diganjar sebuah penghargaan.

Menurut Tito, penghargaan itu akan memunculkan kompetisi positif baik bagi anggotanya. "Jadi enggak hanya polisi diambil yang jelek-jeleknya saja," kata Tito.

Baca: Kapolri Bakal Gaet Selebgram untuk Dinginkan Situasi Pilkada 2018

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan kesepakatan lain yang dibuat antara kedua pihak adalah tentang penanganan terorisme. Menurut dia, Komnas menyepakati penanganan terorisme merupakan wewenang kepolisian.

Namun, dia menambahkan, untuk proses penanganan yang ramah akan HAM, Taufan menyebut kedua pihak akan membahas lebih lanjut. "Apa indikator kita sebut sebagai pelanggaran HAM, prosedur, tentu nanti kita diskusikan lebih detail," katanya.






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

9 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

13 jam lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


India Bekukan Kelompok Islam PFI, Dituding Lakukan Terorisme

19 jam lalu

India Bekukan Kelompok Islam PFI, Dituding Lakukan Terorisme

Pemerintah India membekukan kelompok Islam Popular Front of India (PFI) dan afiliasinya karena dinilai terlibat "terorisme"


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Sidang Kasus Terorisme Farid Okbah di PN Jaktim Digelar Tertutup

2 hari lalu

Sidang Kasus Terorisme Farid Okbah di PN Jaktim Digelar Tertutup

Sidang kasus terorisme dengan tersangka Farid Okbah digelar secara tertutup. Agenda sidang pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

3 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

3 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

3 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Kepala BNPT Bilang Media Sosial Kerap Disalahgunakan Kelompok Teror

4 hari lalu

Kepala BNPT Bilang Media Sosial Kerap Disalahgunakan Kelompok Teror

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan keberadaan media sosial kerap disalahgunakan kelompok teror untuk menebar propaganda menciptakan perpecahan.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

5 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.