Survei ILUNI UI: 48,8 Persen Tidak Puas Kinerja Jokowi-JK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang sejumlah BUMN besar yang belum menjalankan dengan benar kebijakan pemerintah terkait TKDN. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang sejumlah BUMN besar yang belum menjalankan dengan benar kebijakan pemerintah terkait TKDN. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei yang dilakukan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menunjukkan sebanyak 48,8 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama tiga tahun ini. "Yang puas 40,4 persen," kata Muhammad Fadli Hanafi, koordinator policy center ILUNI UI di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2018.

    Hanafi mengatakan, sebanyak 45,8 persen responden merasa tidak yakin dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK akan seperti yang diharapkan sampai 2019. Adapun yang yakin kinerja Jokowi-JK baik sebanyak 41 persen.

    Baca: Survei CSIS: Kinerja Ekonomi Jokowi-JK Belum Memuaskan, namun...

    "Overall, walaupun sama-sama lihat bahwa dari sisi kepuasan ataupun keyakinan pemerintahan Jokowi-JK didominasi tidak puas," katanya.

    Kendati tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini, Hanafi mengungkapkan bahwa sebanyak 55,9 persen responden optimistis bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik. Menurut Hanafi, masalah yang dianggap responden paling mendesak untuk diperbaiki pemerintah saat ini ialah 29,4 persen di sektor ekonomi, lalu disusul 22 persen dalam aspek hukum atau anti korupsi, dan 18,7 persen di bidang politik.

    Di bidang ekonomi, Hanafi menyebutkan, sebanyak 54,6 persen menjawab puas terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur dan 37,2 persen tidak puas. Dalam keyakinan responden terhadap pembangunan infrastruktur sampai 2019, sebanyak 50,2 persen responden mengaku setuju dan puas. "Artinya ini sejalan dengan bagaimana pembangunan 3 tahun ini jika dibanding periode sebelumnya, aspek fisik khususnya, banyak yang lebih puas," ujarnya.

    Baca: 3 Tahun Jokowi-JK, Mahfud MD Sebut Penegakan Hukum Belum Maksimal

    Di sisi lain, sebanyak 50,8 persen repsonden mengaku belum puas terhadap aspek kesejahteraan dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Adapun yang tidak puas sebanyak 35,9 persen. Sedangkan kepuasan di aspek keadilan sosial, sebanyak 51,7 persen tidak setuju dan 33 persen menyatakan setuju.

    Dalam aspek penegakan hukum di Indonesia, survei menunjukkan bahwa 46,4 persen responden meragukan komitmen pemerintahan Jokowi-JK terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun yang optimistis sebanyak 37,6 persen. "Menariknya 54,5 persen meyakini ada upaya pelemahan KPK di periode pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 30,7 persen jawab tidak. Ini big question mark buat kita," kata Hanafi.

    Survei terkait kinerja Jokowi-JK tersebut melibatkan 502 responden yang merupakan alumni Universitas Indonesia. Teknik pengumpulan data berdasarkan survei online, dengan jenis survei kuantitatif dan tingkat margin error mencapai 4,3 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.