Kasus Nur Alam, Tambang Merusak Lingkungan Hingga Cacat Prosedur

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa selama lebih dari tujuh jam di Gedung KPK, Jakarta, 5 Juli 2017. Nur Alam diperiksa KPK sebagai tersangka pada kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sengkarut kasus Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif, Nur Alam masih berlanjut di meja hijau. Kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Februari 2018.

Mereka adalah Ahli kerusakan tanah dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis dan Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agus Setiawan. Keduanya bersaksi bahwa terdapat kerusakan alam dan kesalahan prosedur yang menyebabkan kerugian negara akibat penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) nikel PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana oleh terdakwa Nur Alam saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

"Perizinan tambang nikel PT AHB ini, dihasilkan dari proses perizinan yang tidak benar, Yang Mulia," kata Agus saat bersaksi di pengadilan Tipikor.

Simak: 3 Poin Keberatan Nur Alam atas Dakwaan KPK

"Lalu Saudara ahli menghitung ada kerugian negara sebesar Rp 1,5 triliun dari perhitungan hasil penjualan dikurangi keseluruhan biaya operasi?" tanya majelis hakim.

"Betul, Yang Mulia," jawab Agus.

Sebelumnya, Saksi Ahli Basuki Wasis juga menjelaskan ada kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun dari kerusakan lingkungan akibat izin yang diterbitkan Nur Alam atas usaha pertambangan nikel PT AHB. Perhitungan tersebut diakumulasikan Basuki dari kerugian ekologis, ekonomis, dan juga biaya pemulihan. 

Seperti diketahui, Nur Alam didakwa merugikan negara sebesar Rp 4,3 triliun. Nur Alam juga didakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam jabatannya sebagai Gubernur.

Menurut jaksa, perbuatan Nur Alam telah mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT AHB.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang digelar sejak pukul 10.45 hingga pukul 22.00 itu berlangsung cukup tegang. Sembilan tim kuasa hukum Nur Alam pun tak henti-hentinya mencecar saksi ahli yang dihadirkan jaksa.

Terlebih saat Basuki Wasis bersaksi dan menjelaskan perhitungan Rp 2,7 triliun kerugian dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang nikel PT AHB nikel seluas 357,20 hektare (di dalam IUP sebesar 280,49 hektare dan di luar IUP sebesar 76,71 hektare).

"Kenapa yang di di luar IUP, saudara ahli hitung juga. Kalau itu tanpa izin Gubernur, apa dia juga yang harus bertanggungjawab?" kata kuasa hukum Nur Alam.

"Saya hanya diminta menghitung," jawab Basuki.

Namun tim kuasa hukum Nur Alam terus mencecar Basuki sampai-sampai mempertanyakan kredibilitas Basuki sebagai saksi ahli di dalam persidangan.

Hakim ketua pun sempat menenangkan kedua belah pihak. "Berdasarkan data yang ada, saksi ahli ini hanya menghitung. Dia tidak menyebutkan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian itu," kata hakim ketua.






Yakin Produksi Batu Bara Naik 14 Persen, Adaro: Saat Ini Kami On The Right Track Target Full Year

14 hari lalu

Yakin Produksi Batu Bara Naik 14 Persen, Adaro: Saat Ini Kami On The Right Track Target Full Year

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) optimistis dapat mencapai target produksi batu bara sepanjang 2022 sebanyak 58 juta ton hingga 60 juta ton.


PT Tambang Mas Sangihe Tetap akan Eksplorasi Meski Izin Operasional Dibatalkan

16 hari lalu

PT Tambang Mas Sangihe Tetap akan Eksplorasi Meski Izin Operasional Dibatalkan

Posisi PT TMS secara hukum dinilai sudah ilegal. PT TMS diminta menghentikan segala aktivitasnya di area konsesi tambang.


Tony Wenas Lapor Jokowi: Freeport Sedang Reklamasi Tambang Grasberg dan Etsberg

26 hari lalu

Tony Wenas Lapor Jokowi: Freeport Sedang Reklamasi Tambang Grasberg dan Etsberg

Jokowi bersambang ke Grasberg yang berada di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl) selama 2 jam.


Jatam Ungkap Sisi Kelam Tambang Nikel

48 hari lalu

Jatam Ungkap Sisi Kelam Tambang Nikel

Jatam mengungkapkan cerita lain di balik pertambangan nikel. Aktivitas itu disebut telah memicu banjir di sejumlah desa.


Marak Tambang Ilegal, Menteri ESDM: Penegakan Hukum Diperlukan

49 hari lalu

Marak Tambang Ilegal, Menteri ESDM: Penegakan Hukum Diperlukan

MIND ID mencatat tambang ilegal muncul di seluruh wilayah operasi perusahaan dengan komoditas utama yang menjadi sasaran adalah timah hingga nikel.


Pemerintah Dikritik Usai Tesla Beli Hasil Tambang Nikel RI

49 hari lalu

Pemerintah Dikritik Usai Tesla Beli Hasil Tambang Nikel RI

Koalisi LSM telah menyurati Tesla untuk tidak membeli nikel dari Indonesia.


Tambang Batu Bara Meksiko Runtuh, 10 Pekerja Terjebak

54 hari lalu

Tambang Batu Bara Meksiko Runtuh, 10 Pekerja Terjebak

Coahuila, wilayah penghasil batu bara utama Meksiko, telah mengalami serangkaian kecelakaan tambang yang fatal


Bukit Menumbing Lokasi Pengasingan Soekarno Dikepung Tambang Ilegal, 981 Hektar Lahan Rusak

9 Juli 2022

Bukit Menumbing Lokasi Pengasingan Soekarno Dikepung Tambang Ilegal, 981 Hektar Lahan Rusak

Aktivitas tambang ilegal meluas di kawasan hutan konservasi Bukit Menumbing yang berada di Muntok Kabupaten Bangka Barat.


PT Timah Didorong Fasilitasi Perusahaan Tambang Milik Warga

29 Juni 2022

PT Timah Didorong Fasilitasi Perusahaan Tambang Milik Warga

Perusahaan tambang timah milik masyarakat mulai tumbuh di Bangka Belitung seiring dengan rencana pemerintah membasmi tambang ilegal.


Ingin Menambang Legal, Warga Dusun Belo Laut Bangka Barat Bentuk Perusahaan Timah

27 Juni 2022

Ingin Menambang Legal, Warga Dusun Belo Laut Bangka Barat Bentuk Perusahaan Timah

Masyarakat Dusun Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat membentuk perusahaan pertambangan timah agar bisa bekerja secara legal.