Moeldoko: Penyerangan Tokoh Agama Tak Saling Berkaitan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi sambutan dalam acara Future Force Fair 2018 di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Kamis, 18 Januari 2018. Tempo/Erwin Prima

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi sambutan dalam acara Future Force Fair 2018 di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Kamis, 18 Januari 2018. Tempo/Erwin Prima

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan penyerangan terhadap sejumlah tokoh agama yang terjadi belakangan ini tak saling berkaitan. Ia juga menepis asumsi bahwa kejadian ini berkaitan dengan politik.

    "Dari peristiwa-peristiwa yang kebetulan begitu gencar diberitakan media, maka yang paling mudah adalah mencoba merangkai. Oh ini ada kaitannya dan sebagainya. Padahal tidak," kata dia di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 14 Februari 2018.

    Baca: Ketua PHDI: Jangan Terprovokasi Penyerangan Tokoh Agama

    Moeldoko mencontohkan peristiwa yang terjadi di Gereja St Lidwina Bedhog Trihargo, Yogyakarta. Menurut dia, kejadian itu murni penyerangan oleh orang tak waras. "Seperti yang terjadi di Yogya, itu murni (kejahatan), tidak ada kaitannya dengan yang lain," ujarnya.

    Kasus yang sama juga, kata Moedoko, berlaku untuk perusakan masjid di Tuban pada Selasa, 13 Februari 2018. Moeldoko menuturkan, perusakan itu murni dilakukan seorang diri.

    Baca: Penyerangan Tokoh Agama, Jusuf Kalla Yakin Tak Terkait Politik

    Moeldoko mengatakan kejadian kekerasan tokoh agama yang marak terjadi belakangan ini juga tidak ada hubungannya dengan kondisi politik di Indonesia. Tahun ini, Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah dan dan tahun depan menggelar pemilihan presiden.

    Menurut Moeldoko, jika peristiwa ini terjadi tiga bulan sebelum sekarang, masyarakat tentu tidak akan menghubungkan kejadian tersebut dengan politik. "Karena kejadiannya berkaitan dengan pilkada, semuanya itu selalu dihubungkan. Kalau kejadiannya kira-kira dalam tiga bulan yang lalu, orang tidak begitu care," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.