Diminta Bentuk Lembaga Pengawas, KPK: Sudah Dilakukan

Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 7 Februari 2018. KPK secara resmi menetapkan anggota DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp. 20 miliar terkait kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menanggapi usul Panitia Khusus Hak Angket KPK agar lembaganya membuat lembaga independen pengawas, baik dari internal maupun eksternal. Menurut Febri, hal itu sudah dilakukan komisi antirasuah tersebut.

“Kita tentu tidak perlu mengada-adakan yang sudah ada,” ujarnya di gedung KPK, Rabu, 14 Februari 2018.

Untuk pengawas internal, KPK sudah memiliki deputi pengaduan masyarakat dan pengawasan internal yang berada langsung di bawah pimpinan. Deputi khusus itu, kata Febri, bertugas melakukan pengawasan internal.

Baca: KPK Tak Hadir Paripurna Hak Angket, Fahri Hamzah: Itu Biasa

Menurut Febri, ketika ada pimpinan yang diduga melanggar kode etik, KPK memiliki mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak eksternal, yang disebut komite etik. “Bahkan pihak eksternalnya lebih dominan di sana,” katanya.

Adapun untuk pengawasan pihak eksternal, Febri menyebutkan beberapa pihak berperan di dalamnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang sudah ditegaskan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengawasi keuangan KPK serta publik yang berperan melakukan pengawasan secara keseluruhan.

“Jadi, kalau pengawasan terhadap KPK disebut belum optimal, kita perlu melihat siapa pihak pengawas yang tidak optimal melaksanakan tugasnya,” ucap Febri.

Baca: KPK Tak Sependapat dengan Sejumlah Poin Rekomendasi Pansus Angket

Febri menganggap pembentukan lembaga pengawas tersebut tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Perlu ada analisis lebih lanjut terkait dengan hal itu. Ia menyebutkan pengawasan terhadap KPK saat ini sudah cukup masif melalui rapat-rapat di DPR.

DPR, melalui draf rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket untuk KPK, menyarankan lembaga antirasuah itu membentuk tim pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Dalam draf itu tertulis bahwa KPK disarankan, melalui mekanisme yang diatur KPK sendiri, membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal, yang berasal dari tokoh-tokoh berintegritas, dalam kerangka terciptanya check and balances.

KPK telah mengirimkan surat berisi tanggapan terhadap draf rekomendasi Pansus Hak Angket itu. Surat balasan berisi 13 halaman itu menguraikan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

Dalam surat balasan itu, dilampirkan pula empat poin, yaitu aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan sumber daya manusia, dan keuangan. Febri menyebut hal itu perlu disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

7 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

8 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

8 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

11 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

13 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

13 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

14 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

15 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

16 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

17 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini