Sidang Nur Alam, Saksi Ahli: Tambang Nikel AHB Rusak Lingkungan

Reporter

Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif, Nur Alam (dua kanan), sebelum menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, 12 Oktober 2017. Ia diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi persetujuan dan penerbitan IUP di Sultra tahun 2008-2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi ahli kerusakan tanah dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis, menyebutkan pertambangan nikel yang izinnya diterbitkan Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif, Nur Alam, atas PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merusak ekosistem di dalamnya.

"Kerusakan tanah dan lingkungan atau hutan akibat tambang nikel tersebut bersifat irreversible (tidak atau sulit dapat pulih kembali seperti sedia kala)," kata Basuki saat membaca kesimpulan temuannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: Nur Alam Jalani Sidang Lanjutan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Hal itu disampaikan Basuki dalam sidang lanjutan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) PT AHB di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, pada 2014 dengan terdakwa Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif, Nur Alam.

Basuki mengatakan dirinya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneliti dan menghitung akibat kerusakan lingkungan di area pertambangan nikel PT AHB di Pulau Kabaena. "Saya sudah melakukan penelitian sejak proses penyelidikan (kasus korupsi Nur Alam) pada Mei 2016," ujarnya.

Dari hasil penelitiannya, dia menyimpulkan empat hal. Pertama, telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT AHB melalui kegiatan tambang nikel seluas 357,20 hektare. "Di dalam IUP sebesar 280,49 hektare dan di luar IUP sebesar 76,71 hektare," ucapnya.

Baca: 3 Poin Keberatan Nur Alam atas Dakwaan KPK

Kedua, kata Basuki, dari hasil pengamatan lapangan dan analisis kerusakan tanah menunjukkan pada areal lokasi tambang memang telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Lengkungan Hidup Nomor KEP-43/MENLH/10/1996 untuk kriteria kerusakan dan vegetasi.

Ketiga, menurut Basuki, dari hasil pengamatan lapangan dan analisis kerusakan tanah menunjukkan pada areal lokasi tambang memang telah masuk kriteria baku kerusakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 untuk kriteria kerusakan tanah di lahan kering untuk parameter ketebalan solum tanah, erosi tanah, dan batuan permukaan.

"Keempat, kerusakan tanah dan lingkungan atau hutan akibat tambang nikel bersifat irreversible (tidak/sulit dapat pulih kembali seperti sedia kala)," tuturnya.

Atas penerbitan surat keputusan Gubernur terkait dengan IUP tersebut, Nur Alam didakwa merugikan negara sedikitnya Rp 2,7 triliun dari kerusakan lingkungan akibat proses penambangan tersebut. Ia diduga telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.






Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

22 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Freeport Buka 4 Lowongan Kerja Hingga 3 Oktober, Cek Syaratnya

1 hari lalu

Freeport Buka 4 Lowongan Kerja Hingga 3 Oktober, Cek Syaratnya

PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali membuka lowongan kerja, untuk keseluruhan posisi yang dibuka ini akan ditempatkan di smelter Freeport yang baru yaitu di Manyar, Gresik, Jawa Timur.


Wisata ke Museum Batu Bara, Rasakan Pengalaman Serasa di Tambang Bawah Tanah

2 hari lalu

Wisata ke Museum Batu Bara, Rasakan Pengalaman Serasa di Tambang Bawah Tanah

Museum Batu Bara memiliki beragam koleksi dan fasilitas yang bisa menjadi wisata edukasi bagi masyarakat.


Korea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil

9 hari lalu

Korea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil

Kementerian Luar Negeri RI mendorong peningkatan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) terampil atau semi terampil ke Korea Selatan


PT Tambang Mas Sangihe Tetap akan Eksplorasi Meski Izin Operasional Dibatalkan

16 hari lalu

PT Tambang Mas Sangihe Tetap akan Eksplorasi Meski Izin Operasional Dibatalkan

Posisi PT TMS secara hukum dinilai sudah ilegal. PT TMS diminta menghentikan segala aktivitasnya di area konsesi tambang.


Bahlil Selesai Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan, 80 Dikembalikan

18 hari lalu

Bahlil Selesai Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan, 80 Dikembalikan

Bahlil Lahadalia mengatakan telah menuntaskan pencabutan sebanyak 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak dijalankan atau tidak produktif.


Erick Thohir Lapor Jokowi: Target Pendapatan MIND ID Tahun Ini Rp 108 Triliun

26 hari lalu

Erick Thohir Lapor Jokowi: Target Pendapatan MIND ID Tahun Ini Rp 108 Triliun

Erick Thohir melaporkan kinerja dan target keuangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) kepada Presiden Jokowi. "Harus lebih tinggi labanya."


Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

26 hari lalu

Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

Jokowi mengaku senang karena 99 persen dari total karyawan yang mengendalikan teknologi ini asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua.


Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

26 hari lalu

Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

Jokowi sudah menyampaikan bahwa hari ini dirinya akan melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining tersebut.


Jokowi Pamer Inflasi 4,9 Persen ke Bos Freeport-McMoRan: Lebih Baik dari AS

26 hari lalu

Jokowi Pamer Inflasi 4,9 Persen ke Bos Freeport-McMoRan: Lebih Baik dari AS

Di kantor Freeport, Jokowi bicara tentang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2022 yang mencapai 5,44 persen dan inflasi 4,9 persen pada Juli 2022