Ini Rekomendasi Pansus Hak Angket KPK yang Dibacakan di Paripurna

Agun Gunanjar Sudarsa. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR RI Agun Gunajar membacakan laporan mengenai pelaksaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang paripurna DPR RI. Dalam paripurna tersebut, pansus hak angket KPK memberikan beberapa rekomendasi kepada KPK.

“Dalam kurun waktu lima tahun KPK harus mampu meningkatkan indeks presepsi korupsi,” ujar Agun dalam sidang pada Rabu, 14 Februari 2018.

Adapun pansus memiliki empat aspek dalam rekomendasi pansus hak angket kepada KPK, yaitu aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kekola sumber daya manusia.

Baca: KPK Tak Hadir Paripurna Hak Angket, Fahri Hamzah: Itu Biasa

Untuk aspek kelembagaan, Agun mengatakan KPK untuk menyempurnakan struktur organisasi KPK agar mencerminkan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

Dalam aspek ini, KPK juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan AnalisaTransaksi Keuangan, Komisi Nasional HAM, pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik.

Selain itu, kata Agun, KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances.

Baca: KPK Tak Sependapat dengan Sejumlah Poin Rekomendasi Pansus Angket

Pada aspek kewenangan, DPR meminta KPK menjalankan tugas koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan serta supervisi terhadap pihak kepolisian dan kejaksaan. "Agar membangun jaringan kerja yang kuat dan menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai rekan kerja," kata Agun.

KPK juga diminta menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta memperhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal lainnya, KPK diminta untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan (monitoring) tindak pidana korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, agar dapat membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan Negara.

Agun mengatakan dalam aspek anggaran, DPR meminta KPK untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK. Alasannya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

Untuk tata kelola sumber daya manusia, pansus hak angket meminta KPK memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/kepegawaian. Agun menurutkan agar KPK semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan.






KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

17 menit lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

3 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

4 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

16 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

17 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

17 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.