Nur Alam Jalani Sidang Lanjutan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa selama di Gedung KPK, Jakarta, 5 Juli 2017. Nur Alam resmi ditahan KPK usai diperiksa selama tujuh jam lebih terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan di Sultra 2008-2014 di sektor sumber daya alam.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa selama di Gedung KPK, Jakarta, 5 Juli 2017. Nur Alam resmi ditahan KPK usai diperiksa selama tujuh jam lebih terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan di Sultra 2008-2014 di sektor sumber daya alam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam dijadwalkan menjalani sidang lanjutan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana pada 2014. Sidang digelar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2018.

    Kuasa hukum Nur Alam, Ahmad Rifai, memastikan kliennya dalam sidang itu. "Iya, beliau hadir," kata Ahmad saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 Februari.

    Baca: Kasus Nur Alam, Saksi Ini Mengaku Tak Terima Permohonan Izin

    Ahmad mengatakan agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2016. Namun, dia baru ditahan pada 5 Juli 2017. Penahanan dilakukan setelah Gubernur Sulawesi Tenggara itu menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam di gedung KPK.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu terlibat korupsi dalam persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, IUP eksplorasi, dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT AHB di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014.

    Baca: 3 Poin Keberatan Nur Alam atas Dakwaan KPK

    Nur Alam sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim tunggal I Wayan Karya menolak permohonan tersebut. Proses hukumnya masih berlanjut di tahap pemeriksaan saksi hingga saat ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.