Suap Bakamla, Golkar Minta Jangan Berspekulasi soal Inisial FA

Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 27 Desember 2017. Fayakhun Andriadi, diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus suap proyek pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta publik jangan berspekulasi soal tersangka baru kasus korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut atau suap satelit Bakamla. Menurut Ace, inisial FA yang disebut-sebut sebagai tersangka baru kasus tersebut belum tentu Fayakhun Andriadi, politikus Partai Golkar yang kini menjadi anggota Komisi I DPR.

“Jangan dulu mengambil kesimpulan terhadap proses pengadilan,” kata Ace saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 13 Februari 2018.

Baca: KPK Bakal Rilis Nama Tersangka Baru Kasus Suap Bakamla

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan lembaganya akan segera merilis ihwal tersangka baru dalam kasus suap Bakamla. Belakangan beredar isu tersangka itu adalah seseorang berinisial FA.

Saat dicecar awak media apakah FA adalah Fayakhun Andriadi dari Partai Golkar, Febri tak menjawab. Namun, Febri membenarkan ada pengembangan baru dalam kasus suap Bakamla. Adapun status seseorang sebagai tersangka akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan soal tersangka baru suap Bakamla. Ia memberi sinyal bahwa tersangka itu berinisial FA. Seperti Febri, Agus tak menjelaskan siapa FA yang dimaksud. “Ya, tunggu konferensi pers saja lah,” ujar Agus.

Baca: Suap Satelit Bakamla, KPK Cegah Anggota DPR Fayakhun Andriadi

Fayakhun pernah diperiksa oleh penyidik KPK terkait dugaan suap Bakamla pada Rabu, 27 Desember 2017. Saat itu, Febri tak dapat mengonfirmasi apakah Fayakhun menjalani pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan.

Menurut Febri, KPK ketika itu membutuhkan beberapa informasi tambahan untuk pengembangan perkara dugaan suap Bakamla. Fayakhun juga sudah dicegah bepergian ke luar negeri terhitung sejak 20 Juni 2017.

Kasus suap satelit Bakamla bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Desember 2016. Mereka yang telah divonis bersalah adalah Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, serta dua anak buah Fahmi, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Saat ini, terdakwa suap Bakamla Nofel Hasan sedang menjalani proses persidangan. Adapun tersangka lain adalah Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo, yang diusut polisi militer.






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

6 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

7 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

7 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

11 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

12 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

13 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

13 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

14 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

16 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

17 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini