Tak Dampingi Jokowi di Pilpres 2019, JK: Biarkan yang Muda

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 6 Februari 2018. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 6 Februari 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis kabar akan maju lagi dalam pemilihan presiden 2019 untuk mendampingi Presiden Joko Widodo.

    "Kan saya sudah katakan, saya ini mempertimbangkan juga segi umur, biarkan yang lebih muda," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada Selasa, 13 Februari 2018.

    Baca: Tiga Nama Kandidat Cawapres Jokowi dari Kalangan Santri

    Meski tak mendampingi Jokowi di pemilu nanti, Kalla mengatakan akan tetap mendukung Jokowi kembali terpilih. "Pak Jokowi kan masih muda dibanding saya. Otomatis dukung beliau maju. Ya, tentu kami mendukung beliau," ujarnya.

    Baca: Diusung Jadi Capres, Prabowo: Kalau Tidak Kuat, Saya Akan Lapor

    Kabar Jusuf Kalla akan mendampingi Jokowi mencuat setelah jurnalis senior Asia Times, John McBeth, membuat analisis tentang pilpres 2019. McBeth membuat tulisan berjudul "Widodo steams towards easy second term" (“Jokowi menuju kursi presiden kedua kalinya") di Atimes.com pada Rabu, 7 Februari 2018.

    Jusuf Kalla, dalam tulisan itu, disebut sebagai pilihan paling aman bagi Jokowi untuk maju dalam pemilihan presiden. Sebab, Kalla dianggap memiliki banyak kelebihan, yang bisa mengambil dan mempengaruhi suara muslim dibandingkan dengan calon-calon lain dari kalangan muslim.

    McBeth menuliskan, Jusuf Kalla merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan alumnus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam. Menurut dia, Jokowi saat ini kesulitan mendapatkan calon wakil yang bisa diterima di kalangan muslim konservatif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.