Saat Pimpinan KPK Dicecar DPR Soal Komentar UU MD3

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri), Saut Situmorang (kedua kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 11 September 2017. Rapat ini membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri), Saut Situmorang (kedua kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 11 September 2017. Rapat ini membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarief menjawab kritik sejumlah anggota Dewan soal komentarnya terkait pasal imunitas DPR. Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi.

    "KPK berpedoman pada UU KPK dan KUHAP yang di dalamnya tidak mewajibkan KPK untuk mendapatkan izin karena itu adalah tindak pidana korupsi," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 13 Februari 2018. Laode menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum.

    Baca: Pemuda Muhammadiyah Imbau Tak Pilih Parpol yang Setuju UU MD3

    Pasal imunitas bagi anggota DPR mengemuka dalam pembahasan pasal 245 Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pasal itu menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan izin dari Presiden.

    Laode menilai ketentuan itu menyalahi prinsip kesamaan di muka hukum atau equality before the law. Ditambah lagi, kata dia, pasal itu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. "Tapi dia keluar lagi," ujarnya.

    Laode berpendapat tidak ada undang-undang yang melindungi seseorang yang melakukan tindak pidana. "Presiden tidak mendapatkan perlindungan kalau melakukam tindak pidana. Kalau ada pasal seperti itu di gedung yang mulia ini, saya rela keluar, bukan hanya keluar dari ruangan, keluar dari KPK juga tidak apa-apa," ujarnya.

    Baca: RUU MD3 Disahkan, Dua Fraksi DPR Walk Out

    Pernyataan Laode memantik kritik dari sejumlah anggota dewan. Anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrat Erma Suryani Ranik bahkan sampai membacakan isi pasal 245 UU MD3 bahwa pemanggilan anggota DPR tidak perlu mendapatkan izin presiden jika tersangkut tindak pidana khusus. Ia menilai Laode belum membaca UU MD3 yang baru disahkan Dewan.

    Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi Hukum dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. "Beliau (Laode) ini belum baca udah komentar. (Pasal 245 UU MD3) kalau tindak pidana korupsi, jelas tipidsus, maka nggak ada itu izin ini. Jadi bukan imunitas, baca dulu, lucu," kata Masinton.

    Sambik berbisik tanpa menghiraukan mikrofon yang masih menyala, Laode mengatakan, "Saya sudah baca, pak," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.