Saat Pimpinan KPK Dicecar DPR Soal Komentar UU MD3

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri), Saut Situmorang (kedua kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 11 September 2017. Rapat ini membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarief menjawab kritik sejumlah anggota Dewan soal komentarnya terkait pasal imunitas DPR. Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi.

"KPK berpedoman pada UU KPK dan KUHAP yang di dalamnya tidak mewajibkan KPK untuk mendapatkan izin karena itu adalah tindak pidana korupsi," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 13 Februari 2018. Laode menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum.

Baca: Pemuda Muhammadiyah Imbau Tak Pilih Parpol yang Setuju UU MD3

Pasal imunitas bagi anggota DPR mengemuka dalam pembahasan pasal 245 Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pasal itu menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan izin dari Presiden.

Laode menilai ketentuan itu menyalahi prinsip kesamaan di muka hukum atau equality before the law. Ditambah lagi, kata dia, pasal itu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. "Tapi dia keluar lagi," ujarnya.

Laode berpendapat tidak ada undang-undang yang melindungi seseorang yang melakukan tindak pidana. "Presiden tidak mendapatkan perlindungan kalau melakukam tindak pidana. Kalau ada pasal seperti itu di gedung yang mulia ini, saya rela keluar, bukan hanya keluar dari ruangan, keluar dari KPK juga tidak apa-apa," ujarnya.

Baca: RUU MD3 Disahkan, Dua Fraksi DPR Walk Out

Pernyataan Laode memantik kritik dari sejumlah anggota dewan. Anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrat Erma Suryani Ranik bahkan sampai membacakan isi pasal 245 UU MD3 bahwa pemanggilan anggota DPR tidak perlu mendapatkan izin presiden jika tersangkut tindak pidana khusus. Ia menilai Laode belum membaca UU MD3 yang baru disahkan Dewan.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi Hukum dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. "Beliau (Laode) ini belum baca udah komentar. (Pasal 245 UU MD3) kalau tindak pidana korupsi, jelas tipidsus, maka nggak ada itu izin ini. Jadi bukan imunitas, baca dulu, lucu," kata Masinton.

Sambik berbisik tanpa menghiraukan mikrofon yang masih menyala, Laode mengatakan, "Saya sudah baca, pak," kata dia.






Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

1 menit lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

10 menit lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

2 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

3 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

4 jam lalu

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

4 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

5 jam lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Roy mengatakan Lukas Enembe sudah beberapa kali mengalami serangan stroke. Menurut dia, Lukas seharusnya sudah menjalani perawatan di Singapura.


KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

6 jam lalu

KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari swasta dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

6 jam lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim