Masjid di Tuban Dirusak, Polisi Sebut Pelaku Gangguan Jiwa

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi masjid. AP/Heri Juanda

    Ilustrasi masjid. AP/Heri Juanda

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua pelaku tak dikenal merusak kaca Masjid Baiturrahim, Jalan Sumurgempol, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Jawa Timur pada Selasa dini hari, 13 Februari 2018.

    "Kejadiannya dini hari tadi," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dihubungi, Selasa.

    Salah satu pelaku bernama M. Zaenudin, 40 tahun, dan seorang pelaku lainnya belum diketahui identitasnya.

    Baca juga: Polres Depok Tangkap 46 Orang Terduga Pelaku Perusakan

    Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. "Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengalami gangguan jiwa," ucapnya.

    Saat melakukan perusakan tersebut, pelaku membawa serta keluarganya yakni dua anak perempuan remaja dan dua balita laki-laki, namun mereka berada di mobil saat dua pelaku mengamuk di masjid.

    "Pelakunya dua. Namun, empat lainnya juga diperiksa," katanya.

    Dua pelaku tersebut langsung ditangkap polisi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Tuban. Sementara empat orang lainnya dibawa ke Polres Tuban.

    "Kondisi satu pelaku mengalami luka-luka pada tangan dan kaki akibat terkena pecahan kaca. Saat ditangkap, pelaku teriak-teriak," ujarnya. Akibat perusakan ini, kaca depan Masjid Baiturrahim rusak cukup parah.

    Baca juga: Masjid di Manado Dirusak Orang tak Dikenal

    Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni satu unit komputer jinjing, dua ponsel, tas yang berisi pakaian bayi, bantal dan selimut, buku-buku bertuliskan huruf Arab, satu tas keresek berisi beberapa uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 10 ribu, 4 pasang sandal jepit, satu STNK Toyota Innova, dan satu unit Toyota Innova warna putih bernomor polisi H 8697 JQ.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.