Pimpinan KPK Dorong Masyarakat Ajukan Uji Materi UU MD3 ke MK

Wakil Ketua KPK Laode Syarief dan Ketua KPK Agus Rahardjo usai menghadiri sidang uji materi uji materi penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dalam Pasal 79 ayat 3 UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Februari 2018. TEMPO/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengomentari pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut dia, UU MD3 bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Menurut saya, UU MD3 itu bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah pernah dibatalkan, dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan dibuat lagi, secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Februari 2018.

Baca: Yasonna H Laoly: Yang Tak Setuju UU MD3 Silakan Bawa ke MK

Ia pun menilai masyarakat bisa mengajukan kembali uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi karena telah mendapatkan pengesahan DPR. "Tugas masyarakat kalau mau me-review kembali," ujar Laode.

Laode menjelaskan bahwa UU MD3 tidak sesuai dengan prinsip kesamaan di muka hukum terkait pemeriksaan anggota DPR yang memerlukan izin presiden. "Saya, Pak Agus (Rahardjo), Bu Basaria (Panjaitan), enggak perlu izin kalau mau dipanggil oleh kepolisian," kata dia. "Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu."

Pasal 245 RUU MD3 yang telah disahkan DPR menjadi undang-undang menuai polemik. Pasal itu menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan izin dari presiden.

Baca: Tunggu Nomor, Pukat UGM Akan Ajukan Uji Materiil UU MD3

Mahkamah Konstitusi, sebelumnya, telah membatalkan klausul atas "izin MKD". Sehingga, izin pemanggilan anggota DPR diberikan oleh presiden. DPR mengganti izin MKD dengan kata "pertimbangan".

Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai pengesahan UU MD3, membantah jika pasal tersebut menghambat proses hukum yang menjerat anggota Dewan. Menurut dia, pertimbangan MKD tidak berarti membatalkan proses hukum.






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

7 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

9 jam lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

13 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

15 jam lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

15 jam lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

16 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

16 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.