TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengomentari pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut dia, UU MD3 bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Menurut saya, UU MD3 itu bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah pernah dibatalkan, dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan dibuat lagi, secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Februari 2018.
Baca: Yasonna H Laoly: Yang Tak Setuju UU MD3 Silakan Bawa ke MK
Ia pun menilai masyarakat bisa mengajukan kembali uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi karena telah mendapatkan pengesahan DPR. "Tugas masyarakat kalau mau me-review kembali," ujar Laode.
Laode menjelaskan bahwa UU MD3 tidak sesuai dengan prinsip kesamaan di muka hukum terkait pemeriksaan anggota DPR yang memerlukan izin presiden. "Saya, Pak Agus (Rahardjo), Bu Basaria (Panjaitan), enggak perlu izin kalau mau dipanggil oleh kepolisian," kata dia. "Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu."
Pasal 245 RUU MD3 yang telah disahkan DPR menjadi undang-undang menuai polemik. Pasal itu menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan izin dari presiden.
Baca: Tunggu Nomor, Pukat UGM Akan Ajukan Uji Materiil UU MD3
Mahkamah Konstitusi, sebelumnya, telah membatalkan klausul atas "izin MKD". Sehingga, izin pemanggilan anggota DPR diberikan oleh presiden. DPR mengganti izin MKD dengan kata "pertimbangan".
Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai pengesahan UU MD3, membantah jika pasal tersebut menghambat proses hukum yang menjerat anggota Dewan. Menurut dia, pertimbangan MKD tidak berarti membatalkan proses hukum.
