Pimpinan KPK Dorong Masyarakat Ajukan Uji Materi UU MD3 ke MK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode Syarief dan Ketua KPK Agus Rahardjo usai menghadiri sidang uji materi uji materi penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dalam Pasal 79 ayat 3 UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Februari 2018. TEMPO/Zara Amelia

    Wakil Ketua KPK Laode Syarief dan Ketua KPK Agus Rahardjo usai menghadiri sidang uji materi uji materi penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dalam Pasal 79 ayat 3 UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Februari 2018. TEMPO/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengomentari pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut dia, UU MD3 bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

    "Menurut saya, UU MD3 itu bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah pernah dibatalkan, dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan dibuat lagi, secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Februari 2018.

    Baca: Yasonna H Laoly: Yang Tak Setuju UU MD3 Silakan Bawa ke MK

    Ia pun menilai masyarakat bisa mengajukan kembali uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi karena telah mendapatkan pengesahan DPR. "Tugas masyarakat kalau mau me-review kembali," ujar Laode.

    Laode menjelaskan bahwa UU MD3 tidak sesuai dengan prinsip kesamaan di muka hukum terkait pemeriksaan anggota DPR yang memerlukan izin presiden. "Saya, Pak Agus (Rahardjo), Bu Basaria (Panjaitan), enggak perlu izin kalau mau dipanggil oleh kepolisian," kata dia. "Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu."

    Pasal 245 RUU MD3 yang telah disahkan DPR menjadi undang-undang menuai polemik. Pasal itu menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan izin dari presiden.

    Baca: Tunggu Nomor, Pukat UGM Akan Ajukan Uji Materiil UU MD3

    Mahkamah Konstitusi, sebelumnya, telah membatalkan klausul atas "izin MKD". Sehingga, izin pemanggilan anggota DPR diberikan oleh presiden. DPR mengganti izin MKD dengan kata "pertimbangan".

    Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai pengesahan UU MD3, membantah jika pasal tersebut menghambat proses hukum yang menjerat anggota Dewan. Menurut dia, pertimbangan MKD tidak berarti membatalkan proses hukum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.