Presiden Jokowi Terima Kunjungan Ratu Maxima Hari Ini

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kedua dari kanan) mengantar Ratu Maxima usai kunjungan di Istana Merdeka, Jakarta, 1 September 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi (kedua dari kanan) mengantar Ratu Maxima usai kunjungan di Istana Merdeka, Jakarta, 1 September 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Secretary General's Special Advocate/UNSGA) untuk Inklusi Keuangan Ratu Maxima di Istana Merdeka hari ini, Selasa, 13 Januari 2018. Ini merupakan kunjungan kedua Maxima ke Istana Merdeka setelah 2016 lalu.

    Maxima datang didampingi Direktur UNSGA Eric Duflos, Spesialis Program UNSGA Nancy Widjaja, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol. Adapun Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP. Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

    Baca juga: Presiden Jokowi Menjamu Ratu Belanda di Beranda Istana

    Maxima yang datang pukul 09.13 disambut langsung oleh Presiden Jokowi. Keduanya lalu berbicara sambil minum teh bersama di beranda Istana Merdeka (veranda talk).

    Sebelum ke Jakarta, Ratu Maxima terlebih dahulu mengunjungi Lampung. Di sana ia mengunjungi petani dan peternakan di  Desa Neglasari, Kecamatan Katibung Lampung Selatan.

    Maxima antusias bertanya kepada dua orang petani untuk berbicara mengenai peningkatan hasil panen dengan cara memperbaiki traktat melalui layanan keuangan dan produk - rantai nilai keuangan.

    Dalam tanya jawab dengan petani, Ratu Maxima juga didampingi perusahaan sosial Indonesia, Vasham, yang mendukung pengembangan petani kecil dengan memberikan pinjaman, memberikan saran untuk menjalankan bisnis dan membantu menegosiasikan harga yang wajar.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.